POLITIK DAN KETATANEGARAAN ISLAM

Pengertian Dan Istilah
Politik berasal dari bahasa Latin politicus dan bahasa Yunani Politicos, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis artinya Kota. Politik juga diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat. Sedangkan secara terminologi Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.
Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Fiqh yang membahas masalah itu disebut Fiqh Siyasah. Secara terminologis, Yusuf Qaradhawy (1999: 35) mendefenisikan Politik sebagai menjadikan syari’at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya..
Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, ad Diin wad Daulah. Hal itu sangat berbeda dengan agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, Budha, Hindu. Karena agama-agama tersebut hanya memuat tuntunan-tuntunan moral saja, tetapi tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial. Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan pemerkosaan dan penodaan terhadap agama. Karena pada dasamya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Tetapi sangat berbeda dengan Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi dan lain-lain.
Macam-macam Politik Islam
Politik Islam secara umum terbagi menjadi tiga macam sebagai berikut; Pertama, Siyasah Dusturiyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang Politik Tata Negara dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.
Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur’an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur’an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur’an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.
Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur’an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa’ ar-Rasidin tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majlis Syura atau “ ahl al-halli wa al-aqdi.
Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu: 1).Sulthah Tanfizhiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang). 2). Sulthah Tashri’iyah (kekuasaan pembuat undang-undang). 3). Sulthah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman). 4). Sulthah Maliyah (kekuasaan keuangan). 5). Sulthah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).
Kedua, Siyasah Dauliyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa.
Pada awalnya Islam hanya memperkenalkan satu sistem kekuasaan politik negara yaitu kekuasaan di bawah risalah Nabi Muhammad Saw dan berkembang menjadi satu sistem khilafah atau kekhilafaan. Dalam sistem ini dunia internasional, dipisahkan dalam tiga kelompok kenegaraan, yaitu, pertama, negara Islam atau darussalam, yaitu negara yang ditegakkan atas dasar berlakunya syariat Islam dalam kehidupan. Kedua, darus-harbi, yaitu negara non Islam yang kehadirannya mengancam kekuasaan negara-negara Islam serta menganggap musuh terhadap warga negaranya yang menganut agama Islam. Ketiga, darus-sulh, yaitu negara non-Islam yang menjalin persahabatan dengan negara-negara Islam, yang eksistensinya melindungi warga negara yang menganut agama Islam.
Antara darus-salam dengan darus-sulh terdapat persepsi yang sama tentang batas kedualatannya, untuk saling menghormati dan bahkan menjalin kerja sama dengan dunia Internasional. Keduanya saling terikat oleh konvensi untuk tidak saling menyerang dan hidup bertetangga secara damai, sementara hubungan antara darus-salam dengan darus-harb selalu diwarnai oleh sejarah hitam. Masing-masing selalu memperhitungkan terjadi konflik, namun demikian Islam telah meletakkan dasar untuk tidak berada dalam posisi pemrakarsa meletusnya perang. Perang dalam hal ini merupakan letak mempertahankan diri atau sebagai tindakan balasan. Perang dalam rangka menghadapi serangan musuh di dalam Islam memperoleh pengakuan yang syah secara hukum, dan termasuk dalam ketegori jihad.
Meskipun jihad dalam bentuk perang dibenarkan di dalam Islam, namun pembenaran tersebut sebatas di dalam mempertahankan diri atau tindakan balasan. Juga terbatas di dalam rangka menaklukkan lawan bukan untuk membinasakan dalam arti pembantaian atau pemusnahan. Oleh karena itu, mereka yang menyerah, tertawan, para wanita, orang tua dan anak-anak, orang-orang cacat, tempat-tempat ibadah, dan sarana serta prasarana ekonomi rakyat secara umum harus dilindungi (Lidinillah, dkk, 2006: 173-174).
Kekuasaan politik berikutnya mengalami perubahan tidak hanya mengakui satu sistem khilafah tetapi telah mengakui keragaman tentang khilafah. Selain itu juga memberi pengakuan atas otonomi negara-negara bagian kerajaan maupun kesultanan di Spanyol hingga Asia Tenggara (Lidinillah, 2006: 174).
Pada konteks sekarang teori politik Islam kontemporer hanya memperkenalkan konsepsi hukum internasional dalam dua bagian besar; pertama, al-Ahkam ad-Dauliyah al-Ammah; yaitu suatu hukum internasional yang menangani masalah-masalah makro. Kedua, al-Ahkam ad-Dauliyah al-Khosoh, yaitu suatu hukum internasional yang menangani masalah-masalah mikro.
Menurut Ali Anwar sebagaimana dikutip Mustafa Anshori Liddinillah (2006: 174-175) terdapat sembilan prinsip-prinsip politik luar negeri dalam siyasah dauliyah. Pertama, saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat (perjanjian) (QS. Al-Anfal: 58, QS. At-Taubah: 47, QS. An-Nahl: 91, dan QS. Al-Isra’: 34). Kedua, kehormatan dan integrasi Nasional (QS. An-Nahl: 92). Ketiga, keadilan universal Internasional (QS. Al-Maidah: 8). Keempat, menjaga perdamaian abadi. Kelima, menjaga ketentraman negara-negara lain (QS. An-Nisa: 89-90). Keenam, Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain (QS. Al-Anfal: 72). Ketujuh, Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral (QS. Al-Mumtahanah: 8-9). Kedelapan, Kehormatan dalam hubungan Internasional (QS. Ar-Rahman: 60). Kesembilan, Persamaan keadilan untuk para penyerang (QS. An-Nahl: 126).
Ketiga, Siyasah Maaliyah; Politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Dr. Abdurrahman al-Maliki menyatakan bahwa politik ekonomi Islam adalah sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pelengkap (kebutuhan sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan (jika memungkinkan) terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang (perindividu) yang hidup di dalam Negara Islam, sesuai dengan syariah Islam.
Dengan demikian, politik ekonomi Islam didasarkan pada empat pandangan dasar: 1). Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhannya. 2). Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam Daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya. 3). Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar mereka bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup; alias bisa memasuki mekanisme pasar. 4). Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi, termasuk di dalamnya interaksi ekonomi.
Atas dasar itu, politik ekonomi Islam tidak sekadar diarahkan untuk meningkatnya pendapat nasional (GNP) atau disandarkan pada pertumbuhan ekonomi nasional, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Politik ekonomi Islam terutama ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh bagi setiap orang yang hidup di Negara Islam. Atas dasar itu, persoalan ekonomi bukanlah bagaimana meningkatkan kuantitas produksi barang dan jasa, tetapi sampainya barang dan jasa itu kepada setiap orang (distribusi). Hanya saja, pertumbuhan ekonomi juga menjadi obyek yang diperhatikan dan hendak diselesaikan di dalam sistem ekonomi Islam. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa obyek persoalan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam ada macam: (1) politik ekonomi; (2) pertumbuhan kekayaan.
Menurut an-Nahbani dan al-Maliki, politik ekonomi Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyah/basic needs) bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan luks (al-hajat al-kamaliyah) sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan kekhasan di dalamnya (an-Nabhani, 2000: 52). Dengan demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia bukan pada tingkat kolektif (negara dan masyarakat) (an-Nabhani, 2000: 53).
Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam. Pertama, setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. Kedua, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh (lengkap). Ketiga, mubah (boleh) hukumnya bagi individu mencari rezki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Keempat, nilai-nilai luhur (syariat Islam) harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat (al-Maliki, 2001: 37).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik ekonomi kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara (Muslim dan non Muslim/kafir dzimmi) dan mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Prinsip-Prinsip Politik Islam
Prinsip-prinsip dasar siyasah dalam Islam meliputi: Pertama, sistem musyawarah (As-Syurah) yang terdapat dalam al-Qur’an surah Ali Imran ayat 159.
Artinya: ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
Prinsip musyawarah juga terdapat dalam al-Qur’an surah As-Syurah ayat 38.
Artinya: ”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”
Menurut Khalil Abdul Karim (2003: 138-139) syura adalah sistem Arab original dan merupakan satu tradisi suku-suku Arab tribal yang sudah membumi dan turun-temurun hingga sekarang. Ia muncul dan tumbuh, bukan untuk menguasai kepala atau kepala suku, melainkan lebih merupakan mekanisme penjaringan ide-ide terbaik dan terbagus yang berlangsung di lembaga Majelis Permusyawaratan Suku. Sedangkan kata syura’ dalam bahasa Arab bearti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas.
Musyawarah dapat juga diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan, ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional, dalam politik Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam politik Islam musyawarah berfungsi sebagai rem atau pencegah kekuasaan absolut dari seorang penguasa atau kepala negara(Azhary, 2007: 112).
Meskipun demikian, musyawarah berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus ”setengah plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separo berakhir dengan kekalahaan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak yang lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Karena itu, yang perlu diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang akan diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Inilah yang dijadikan suatu kriterium dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah menurut politik Islam. Selain itu, dalam setiap musyawarah yang perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara. Jadi dalam musyawarah buah pikiran seseorang adalah lebih penting dari orangnya sendiri. Mungkin saja buah pikiran itu lahir dari seorang yang bukan hartawan atau bangsawan, namun gagasannya itu sangat berguna bagi kepentingan umum ketimbang misalnya, buah pikiran dari seorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat, namun tidak berguna bagi kepentingan umum, maka buah pikiran yang pertama itulah yang patut diperhatikan dalam musyawarah (Azhary, 2007: 113-114).
Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Pada masa Rasulullah Saw sebagai kepala negara, beliau selalu mengumpulkan para sahabat di Masjid Madinah untuk bermusyawarah setiap kali beliau menghadapi masalah kenegaraan. Tradisi ini dilanjutkan oleh keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah Saw, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib (Azhary, 2007: 114-115).

Kedua, Al-Adl (Keadilan).
Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua dalam politik Islam. Keadilan dalam Islam tidak ada persamaannya dengan keadilan dalam sistem mana pun. Seperti halnya musyawarah, perkataaan keadilan juga bersumber dari al-Qur’an. Keadilan menurut al-Qur’an sendiri meliputi lima hal (Lidinillah, 2006: 167-168), (1), keadilan Allah Swt bersifat mutlak sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ali Imran ayat 18.
Artinya: ”Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(2) Keadilan firman-Nya atas ayat-ayat-Nya tertuang dalam al-Qur’an. Sebagaimana terlihat dalam surah al-Maidah ayat 25.
Artinya: ”Berkata Musa: “Ya Tuhanku, Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu”.
(3) Keadilan syariat-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-An’am ayat 161.
Artinya: ”Katakanlah: “Sesungguhnya Aku Telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik”.
(4) Keadilan pada alam ciptaan-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surah At-Tin ayat 4.
Artinya: ”Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”.
Juga diterangkan dalam al-Qur’an surah Ar-Ra’d ayat 2.
Artinya: ”Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, Kemudian dia bersemayam di atas ‘Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.”
(5) Keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam al-Qur’an diserukan agar supaya orang-orang yang beriman dapat menegakkan keadilan semata-mata karena Allah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Bahkan Nabi Muhamammad Saw sendiri dengan tegas diperintahkan agar berlaku adil terhadap orang-orang yang Non Islam sekalipun. Seperti dalam firman Allah Swt dalam surah Asy-Syura ayat 15.
Artinya: ”Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah[1343] sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: “Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)”.
Para aparat pemerintah diperintahkan agar melaksanakan peraturan dengan adil. Sebagaimana diperintahkan-Nya dalam surah An-Nisa ayat 58.
Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”
Para hakim diperintahkan agar menegakkan hukum dengan adil. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 42.
Artinya: ”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”
Para penengah atau juru damai diperintahkan agar melakukan islah atau perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan adil. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Hujurat ayat 9.
Artinya: ”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Perintah melaksankan keadilan mutlak tanpa pandang bulu, bahkan dengan musuh sendiri. Seperti firman Allah Swt dalam surah al-An’am ayat 152.
Artinya: ”Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
Prinsip keadilan dalam politik Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam politik Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan ia adalah hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam doktrin Islam hanya Allah Swt yang menempati posisi sentral. Karena itu, keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan versi manusia (Azhay, 2007: 123-124).

Ketiga, Al-Hurriyah (Kemerdekaan/kebebasan yang bertanggungjawab)
Kebebasan yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah kebebasan hati nurani. Kebebasan dan kebahagiaan hati nurani tidak dapat dicapai dengan membebaskan hati dari kenikmatan hidup di dunia, mengabaikan kehidupan dunia, dan hanya selalu menghadap ke arah Tuhan di langit. Seseorang tidak lebih utama dari pada lainnya, kecuali dengan amal dan taqwanya. Islam menekankan hal ini dengan sungguh-sungguh, karena para nabi murupakan orang-orang yang mungkin menjadi sasaran penyembahan dan perhormatan yang melebihi batas, maka Islam membebaskan hati nurani ini dengan pembebasan yang semperuna. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ali Imran ayat 144.

Artinya: ”Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad) barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

Keempat, Al-Musaawah (Persamaan).
Prinsip persamaan dalam politik Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elite. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka dari kelompok elite. Nabi berkata: ”Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya” (Azhary, 2007: 126).
Prinsip persamaan dalam Islam juga sebenarnya berdasarkan kemanusiaan yang menghapus pandangan rasialisme. Pandangan ini berlaku antara laki-laki dan perempuan. Islam telah mengatur bagaimana terwujudnya hubungan harmonis antara suami dan istri (Ka’bah, 1984: 105). Begitu juga laki-laki dan perempuan menduduki tempat yang sama dilihat dari segi jenisnya. Perbedaan keduanya hanya terletak di dalam kesiapan masing-masing. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 124.
Artinya: ”Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”
Juga di dalam al-Qur’an surah an-Nahl ayat 97, Allah Swt berfirman:
Artinya:”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”

Bahkan pada masa Nabi Muhammad Saw banyak perempuan berkiprah dan beraktivitas tanpa batas di sektor publik, seperti Khadijah bint Khuwailid (istri Nabi) dan Qailah Umm Bani Ahmar. Keduanya dikenal sebagai perempuan pengusaha yang sukses. Umm Salim bint Malhan bekerja sebagai penata rias. Zainab bint Jahsyi (istri Nabi) bekerja sebagai penyamak kulit dan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Asy-Syifa` adalah perempuan pertama diserahi tugas oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab sebagai manajer yang mengelola pasar Madinah. Bahkan, ada seorang perempuan bernama Raitah (istri sahabat Nabi) bekerja demi menghidupi suami dan anaknya. Perempuan-perempuan lainnya seperti Umm Salamah (istri Nabi), Safiyyah, Laila al-Gaffariyah, dan Umm Sinam tercatat sebagai aktivis dan relawan kemanusiaan di medan perang menolong prajurit yang cedera dalam peperangan.
Ini bearti bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama. Penyelenggara negara dilarang memperlakukan mereka secara diskriminatif. Zaki Yamani menyatakan sebagaimana dikutip Muhammad Tahir Azhary (2007: 127) bahwa persamaa kedudukan di hadapan hukum dan peradilan serta persamaan hak untuk memangku jabatan-jebatan umum merupakan gejala-gejala yang terpenting dalam persamaan warga negara.
Sistem politik Islam memang sebagian besarnya merupakan ijtihad, al-Qur’an tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisma dan pelaksanaan di lapangan. Tetapi cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik. Dan ini sudah cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakannya dengan sistem politik sekular atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratik dan sebagainya. Selain daripada prinsip dan garis panduan yang diberikan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, Islam memberi kelonggaran untuk memikirkan sendiri kaedah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntutan zaman. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika Syari’ah dan rasionalitas Islam. Ia juga sesuai dengan objektif syari’ah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia (al-Jawziyyah, 1995: 11-18.).

Karakteristik Politik Islam
Corak sebuah masyarakat termasuk masyarakat Islam pada dasarnya ditentukan oleh interaksi warga dengan ideologi yang menjadi keyakinannya, serta pengalaman dalam mengahdapi tantangan eksternalnya. Interaksi ideologi dan pengalaman dirinya yang mengkristal dalam sebuah masyarakat dapat melahirkan karakteristik yang khas, yang menjadi ciri sosial dan siyasah masyarakat tersebut. Sedangkan setiap ideologi melahirkan konsep-konsep dan tata sosial dan kultural beserta sub sistem-sub sistem, termasuk sub sistem siyasah yang membentuk perilaku siyasah dan sekaligus menjadi karakteristiknya yang unik (Ridha, 2004: 1).
Menurut Yusuf Qaradhawy sebagaimana dikutip Abu Ridha (2004: 7-8) masyarakat Islam merupakan sebuah masyarakat yang unik baik dalam komposisi unsur pembentukannya ataupun dalam karakteristik spesifiknya. Ia adalah masyarakat Rabbani, manusiawi dan seimbang. Keanggotaannya mencakup ragam etnisitas dan komunal. Ia adalah masyarakat lintas lokal, lintas kultural, dan lintas etnis yang diikat oleh nilai-nilai dan akidah Islam, sehingga melahirkan tata sosial dan siyasah yang khas.
Siyasah Islam merupakan cerminan utuh dari karakter Islam seperti sifat syumuliyah (universal), Rabbaniyah (bersifat ketuhanan), Tsabak (Tetap), tawazun (seimbang), dan waqi’iyah (realistik). Adapun karakteristik siyasah Islam adalah sebagai berikut :
Pertama, Bersifat Rabbaniyah, dalam arti sumber, teori, dan aplikasinya. Maksudnya seluruh aktivitas siyasah mengacu kepada hukum dan nilai-nilai yang berasal dari Allah Swt atau keteladanan Nabi Muhammad Saw. Maka semua konsepsi, metodologi, dan aplikasi siyasah Islam mengacu pada sumber-sumber rabbaniyah. Aktivitas siyasah apapun yang dilakukan kaum muslimin tidak pernah lepas dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah-Nya di bumi yang bertugas memakmurkannya dengan kehendak dan ketentuan-Nya (Ridha, 2004: 11).
Kedua, Syari’ah. Maksudnya menjunjung tinggi syari’ah yang berisi hukum-hukum Allah Swt dalam seluruh aspeknya. Menurut Imam al-Mawardi syariah mempunyai posisi menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan. Ia memadukan antara realita kekuasaan dan idealita siyasah seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai ukuran justifikasi kepantasan atau kepatutan siyasah yang menyebabkan ia berhak menjalankan kekuasaan (Ridha, 2004: 31). Dengan demikian, dalam siyasah Islam, sebuah penguasa atau pemerintahan yang tidak menerapkan syariah dipandang sebagai pemerintahan atau penguasa yang tidak syar’i (tidak legitimed). Setiap muslim wajib menolak pemerintah yang tidak syar’i dan tidak menerapkan hukum-hukum Allah Swt. Muslim yang dengan kejujurannya melakukan penolakan terhadap pemerintahan yang bathil digolongkan sebagai pejuang yang nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai jihad. Bahkan, pejuang yang meluruskan pemerintahan kaum muslimin yang bengkok dikategorikan sebagai jihad siyasi (Ridha, 2004: 33).
Ketiga, seimbang baik dalam pandangan hidup ataupun prilaku. Maksudnya bahwa seluruh sistem politik Islam berdiri di atas landangan keseimbangan yang telah menjadi ciri alamiah segala makhluk Allah Swt. Oleh karena itu, sikap, kebijakan, atau tindkaan, lebih-lebih tindakan siyasah yang menjauh dari asas keseimbangan akan menimbulkan dampak dan implikasi yang sangat luas, yaitu terjadinya berbagai kerusakan di segala bidang kehidupan. Selanjutnya kerusakan-kerusakan itu akan semakin meluas dan melahirkan berbagai malapetaka yang kehancurannya bukan hanya melanda kehidupan manusia sebagai pelaku kerusakan tapi juga pada alam lingkungannya (Ridha, 2004: 39).
Keeempat, adil yaitu meletakkan sesuatu di tenpatnya tanpa melampaui batas. Maksudnya, bahwa politik Islam meletakkan adil sebagai pra syarat bagi legitimasi sebuah pemerintahan. Oleh karenanya, Islam memandang suatu kebijakan atau tindakan yang jelas-jelas mengabaikan keadilan dan menyepelekan kebenaran adalah salah satu bentuk kezaliman. Kezaliman dan ketidakadilan identik dengan kerusakan dan kegelapan. Keduanya menjadi sumber kehancuran bagi kemanusiaan (Ridha, 2004: 75).
Kelima, moderat (wasathiyah). Maksudnya, bahwa politik Islam harus berdiri dengan kebenaran tengah dua kebatilan, keadilan di tengah dua kedzaliman, di tengah-tengah di antara dua ekstemitas yang menolak eksageritas. Misalnya, masalah-masalah yang menyangkut sistem moral yang memadu perilaku siyasah seorang muslim. Ia berada di tengah antara sistem moral yang sangat idealistik yang nyaris tidak dapat diterapkan oleh manusia dengan sistem moral yang sangat pragmatik yang cenderung tidak mengindahkan norma-normal ideal (Ridha, 2004: 86).
Keenam, alamiah dan manusiawi. Maksudnya siyasah Islam tidak mengeksploitasi alam secara membabi buta. Bahkan aktivitas siyasah yang dapat merusak tata alamiah yang disebabkan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah Swt dipandang sebagai telah melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula Islam memandang pengahrgaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing sebagai kebajikan yang sangat manusiawi. Untuk itu, Islam menekankan para pemegang kekuasaan supaya terus menjunjung tinggi HAM yang paling fundamental seperti hak hidup dan kehormatannya selain memperhatikan masalah kebutuhan primer manusia yang dengannya ia dapat menjaga harkat dan martabatnya (Ridha, 2004; 96).
Ketujuh, Egaliter, maksudnya siyasah Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia meperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membeda-bedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun keyakinannya (Ridha, 2004: 108).
Kedelapan, memerdekakan. Watak siayasah Islam yang alamiah, manusiawi, egaliter berkonsekuensi pada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Kemanusiaan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang paling fundamental. Secara luas kaum muslimin menyakini tiga nikmat dari Allah Swt yang dipandang paling fundamental, yaitu nikmat Iman, nikmat hidup, dan kemerdekaan. Dalam Islam ketiga nikmat itu dikategorikan sebagai bagian dari HAM yang asasi dan karenanya harus dihormati secara proporsional. Maka Islam menekankan enam prinsip yang harus menjadi landasan aktivitas siyasah yang bertujuan menciptakan suatu situasi dan iklim kemerdekaan, yaitu (a) kebebesan dalam Islam tidak boleh lepas dari prinsip keadilan, (b) kebebasan yang ditekankan Islam adalah kebebasan yang disertai sifat akhlak terpuji, seperti kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya, (c) kebebasan yang diberikan Islam kepada inividu dan masyarakat adalah kebebasan yang disesuaikan dengan syariah dan selaras dengan tabiat manusia, (d) kebebasan yang dikuatkan Islam adalah kebebasan yang menyelaraskan antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat, (e) kebebasan individu menurut Islam akan berhenti di mana, bermula kebebasan orang lain, (f) kebebasan hakiki tidak akan terwujud jika tidak dalam rangka agama, akhlak, tanggung jawab, akal dan keindahan (Ridha, 2004: 150-151).
Kesembilan,, Bermoral. Maksudnya kebebasan yang ingin diwujudkan oleh siyasah Islam bertujuan untuk memastikan manusia sebagai makhluk bermoral yang dengan kemerdekaan dan kebebasannya ia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap semua pilihan yang diambilnya (Ridha, 2004: 154).
Kesepuluh, Orientasi pelayanan. Maksudnya secara fundamental aktivitas siyasah Islam bertanggung jawab dalam memperhatikan dan melayani semua yang barada dalam kekuasaannya, terutama mereka yang lemah secara ekonomi dan sosial. Selanjutnya pemerintah berkewajiban memberikan jaminan yang layak kepada semua penduduk agar memperoleh semua hak-haknya dan terbebas dari kesewang-wenangan orang kuat yang memanghsa mereka (Ridha, 2004: 171)
Kesebelas, orientasi ukhrawi. Maksudnya dengan siyasah Islam diharapkan akan terciptanya kehidpan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Karena aktivitas siyasah yang hanya diarahkan untuk memperoleh kesenangan atau kesejahteraan duniawi justru berjuang pada kesengsaraan dan penderitaaan, bahkan dalam banyak kasus, kehancuran (Ridha, 2004: 162).

Ruang lingkup Politik Islam
Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup politik Islam (fikih Siyasah) atas beberapa bagian, misalnya Imam al-Mawardi dalam bukunya al-ahkam as-Sulthaniyyah (peraturan-peraturan pemerintahan) mengatakan bahwa ruang lingkup fikih siyasah mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah), politik moneter (siyasah maliyyah), politik peradilan (siyasah qada’iyyah), politik peperangan (siyasah harbiyyah), dan politik administrasi (siyasah idariyyah). Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya as-siyasah asy-Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’iwa ar-Ra’iyyah (Politik hukum untuk kemaslahatan penguasa dan rakyat) membagi fikih siyasah atas tiga bagian, yakni politik administrasi (siyasah idariyyah), politik moneter (siyasah maliyyah), dan politik luar negeri (siyasah dauliyyah). Sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy, ahli Hukum Islam Indonesia membaginya atas delapan bagian, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.
Berdasarkan pembagian di atas, secara umum ruang lingkup fikih siyasah terdiri empat bagian, pertama, politik perundang-undangan mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang/hukum. Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar negara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, politik luar negeri dalam bentuk hubungan antar negara Islam dan non Islam, tata cara pergaulan warga negara muslim dengan non muslim di negara Islam, dan hubungan antara negara Islam dengan negara lain dalam keadaan perang dan damai. Ketiga, politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan perbankkan. Keempat, politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan dan harta rampasan perang serta usaha menuju perdamaian (Dahlan, dkk, 2001: 365-366).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: