Negara Pantat

Alkisah ada sebuah negara di dunia antaberantah menjunjung tinggi 3 macam kebanggaan yaitu pantat, wajah dan otak. Negara tersebut di perintah oleh seorang mantan Jenderal berbintang 5 dan wakilnya seorang pengusaha mantan ketua cabang organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia. Akibat terlalu memuja pantat, wajah dan mengesampingkan otak dengan bukti sedikitnya gaji para guru dan pekerja ilmu lainnya, membuat masyarakat geram. Tidak jarang segelintir masyarakat menjelma bak Satpol PP merasia sendiri tempat-tempat transaksi pantat dan wajah. Akibatnya pada suatu hari, muncul gonjang-ganjing akan ada undang-undang yang membatasi setiap eksploitrasi pantat dan wajah. Sontak semua orang marah karena menganggap bahwa negara ini bukan negara yang didirikan atas dasar relegiusitas namun didirikan atas dasar pluralisme demokrasi dan hak asasi manusia. Seandainya Soekarno Hatta cs masih hidup, mereka pasti akan berteriak negara ini bukan milik sekelompok umat, namun didirikan atas dasar Bhineka Tunggal Ika dan peraturan tersebut jelas akan sangat mencoreng kebudayaan dan moral masyarakat. Jelas ini menjadi isu nasional, rakyat dari Indonesia bagian paling Barat dari Sabang sampai Bakauheni yang sering disebut Andalas atau Sumatera mendukung peraturan tersebut karena menurut mereka sudah selayaknya negara memberikan kehormatan dan rasa aman kepada rakyatnya. Eksploitasi pantat dan wajah jelas-jelas merendahkan martabat suatu bangsa. Kota Jakarta sebagai élan vital Indonesia sedikit agak kaku hanya segelintir manusia dari FPI dan Front Betawi Rembug (FBR) yang mengatasnamakan masyarakat Betawi mendukung dan mengancam bahwa segenap orang-orang yang tidak mendukung rancangan tersebut harap segera angkat kaki dari Jakarta……”kalian semua adalah pendatang dan sudah selayaknya pendatang tidak macam-macam, apalagi berdagang pantat dan wajah” untuk mendatkan uang. Kota Tanggerang lebih ekstrem dalam melihat fenomena kontraversi peraturan tersebut, mereka mendukung dengan membuat sebuah peraturan mengikat bahwa “kota Tanggerang bebas dari perdagangan pantat dan selangkangan”. Walaupun hal ini justru menambah jam pro dan kontra tentang peraturan tersebut. Kota Markas Halusinasi masih menyimpan misteri dalam arti belum sedikitpun mengeluarkan statement mendukung atau justru menolak, walaupun kemarin ada sekitar ratusan ribu massa dari segenap civitas akademika dan massa sipil berorasi mendukung untuk segera mengesahkan rancangan peraturan tersbebut. Aku salut kepada mereka, itulah demokrasi. Namun kelompok kontra tidak kalah sengit dalam mengobarkan peperangan Bali dengan segenap budayanya jelas menolak dengan argumentasi “akan menelanjangi budaya dan menurunkan devisa”, Sulawesi Utara, Papua tidak jauh berbeda rasionalisasi mereka lebih kepada akan terpinggirkannya budaya ketika undang-undang itu disahkan. Perlu dipahami bahwa ketiga provinsi yang menolak adalah basis agama minoritas di Indonesia yang secara cultural memang sangat bersahabat dengan ide seperti itu. Ini bisa kita lihat dari negara asal agama tersebut berdiri. Sehingga sampai sekarang undang-undang tersebut masih terkatung-katung di di Dewan Penjahat Rakyat, raja kedua di negara tersebut. Aku tidak tahu sampai kapan ide tersebut akan direalisasikan. Pantat dan wajah adalah fenomena, semua berhak menikmati tetapi jelas ada batas-batas moralitas yang harus dipatuhi. Negara pantat tetap negara pantat sampai kapanpun, jika manusianya malas untuk berfikir sedikit modern melebihi generasi pantat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: