Kekerasan Hukum

KEKERASAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

(Studi Kasus Cara Kerja KPK)

Abstrak

Kekerasaan merupskan sesuatu yang sering terjadi dalam penerapan hokum di Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam proses penyidikan di kepolisian. Perbuatan seperti itu pun dilakukan oleh KPK dalam menangkap orang-orang yang dicurigai terindikasi melakukan korupsi. Padahal perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Konversi Menentang Penyiksaan PBB, Universal Derclaration of Human Right (UDHR) pasal 5, dan UUD 1945.

Kata Kunci: Kekerasan, KPK, UUD 1945

Pengantar

Berkecambuknya gejala kekerasan masyarakat belakangan ini sungguh memprihatinkan. Hukum yang semula diharapkan memecahkan persoalan ini ternyata mulai kehilangan kemampuannya. Kian lama hukum dirasakan tidak mempunyai ketangguhan bahkan seringkali secara sengaja melakukan kolusi dengan kekuasaan melalui aneka cara. Hukum yang mempunyai sasaran terciptanya keadilan kini menyibukkan diri membangun persekutuan dengan para pengusaha dan birokrat. Sudah barang tentu hubungan ini, perannya berubah menjadi pengawas dan penghukum ketimbang pengayom. Dengan bekerja lewat saluran undang-undang ditumbukanlah kecemasan bahkan kewaspadaan di kalangan aparat pelaksananya. Akhirnya terjadilah hubungan yang berlandaskan rasa curiga bahkan sesekali timbul ketidakpercayaan terhadap rakyatnya sendiri. Barangkali karena kekuasaan terlanjur percaya, bahwa untuk membuat aman negeri ini maka pupuklah rasa curiga dan berikan kebebasan pada aparat untuk selalu mewaspadai prilaku berbeda.

Fenomena di atas belakangan ini banyak muncul dalam kasus-kasus penggusuran, penanganan demonstran, atau proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Perbuatan seperti itu juga terlihat dalam cara kerja KPK dalam menangkap tersangka korupsi di Indonesia dengan memainkan sebuah permainan yang mirip sebuah “dagelan politik” yang ujung-ujungnya terjadi “penyiksaan” terhadap hak individu masyarakat sebagai warga Negara. Alasan yang sering dikemukakan dalam menempuh jalan kekerasaan tersebut adalah ketertiban atau keinginan untuk memperoleh keterangan secara mudah. Lagi-lagi yang muncul, tentu saja pelanggaran hak asasi manusia di mana aparat dengan mudahnya melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan standar hukum. Hukum yang menjadi preferensi kekuasaan meperlebar karakter fungsionalnya sambil menutup rapat-rapat peran kritisnya.

Pembahasan

Menurut Konvensi Menentang Penyiksaan PBB yang termasuk kekerasan dalam arti penyiksaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau derita berat, fisik atau mental pada seseorang dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau dari orang ketiga atau dengan tujuan menghukum orang itu atas dugaan perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau oleh orang ketiga, atau dengan tujuan menakut-nakuti yang didasarkan pada diskriminasi apapun; sakit dan derita itu ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau dengan persetujuan diam-diam petugas publik atau orang lain yang bertindak dalam kedudukan resmi (Istanto, 1996: 17).

Ruang lingkup penyiksaan bukan hanya terbatas pada penyiksaan fisik seperti yang sering dilakukan oleh aparat keamanan (militer), tapi meliputi penyiksaan mental, tindakan intimidasi dan pemaksaan seseorang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau atas dorongan atau ijin pejabat pemerintah guna mendapatkan pengakuan atau informasi dari orang tersebut atau orang ketiga. Perbuatan KPK tersebut termasuk dalam kategori penyiksaan mental, tindakan intimidasi dan pemaksaan seseorang. Namun apapun bentuk-bentuk penyiksaan tersebut merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia ?

PBB secara tegas melarang penyiksaan. Hal ini terlihat pertama kali dalam Universal Derclaration of Human Right (UDHR) pasal 5 menyebutkan bahwa tidak seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingatkan kemanusiaan ataupun jalan perlakukan atau hukum yang menghinakan (Nusantara, 1996: 5)

Termasuk dalam keadaan darurat atau demi kepentingan stabilitas politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengurai hak hidup, hak atas keselamatan pribadi, dan hak untuk tidak dianiaya. Negara harus menghormati kewajiban erga omnes itu dalam kondisi apapun. Jika di satu negara terjadi penganiayaan yang meluas dan sistematik maka pemerintah Negara yang bersangkutan harus bertanggung jawab (Nusantara, 1996: 5).

UUD 1945 hasil amademen pun menyebutkan untuk tidak semena-mena memperlakukan seseorang di hadapan hukum seperti pasal 28 D ayat 1; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlinduangan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hokum. Pasal 28 G ayat 2; Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. Pasal 28 I ayat 2; Setiap orang berhak bebas dari perlakukan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlinduangan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu. (UUD 1945, 22-23).

Negara Indonesia pada hakekatnya melarang tindak kekerasaan dalam menjalankan mekanisme hukum baik dalam proses penangkapan, penyidikan, dll. Ketika itu terjadi maka aparat penegak hukum siapapun sudah menciderai UUD 1945 itu sendiri. Sangat beralasan jika proses kerja KPK dalam menangkap para tersangka Korupsi khususnya dalam kasus Khairiansyah versus Mulyana W. Kusuma, Al-Amien Nasution dan yang terbaru Abdul Hadi Djamal tidak sah secara hukum. Karena banyak menciderai asas keadilan dan Hak asasi manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara-cara kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, apa pun alasannya. Bahkan kekerasan yang dijalankan selama ini justru akan menggoyahkan keabsahan pemerintahan khususnya KPK di kemudian hari. Pertama, kekerasan yang berlebihan baik kekerasan personal maupun struktural bisa menyelenyapkan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa. Peraturan tidak lagi menjadi menjadi mekanisme kontrol, tetapi telah menjadi mitos buram yang tidak dipercayai lagi. Kedua, kekerasan dalam bentuk “penyiksaan” justru mengurangi penghormatan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Saatnya reformasi cara kerja KPK dalam menangkap tersangka Korupsi di Indonesia, demi tegaknya sistem hukum yang tidak menciderai hak asasi manusia (HAM). Ketiga, kekerasan tersebut terbukti bertentangan dengan Konversi PBB Menentang Penyiksaan, Universal Derclaration of Human Right (UDHR) pasal 5, dan UUD 1945. Maka selain akan ada sanksi hukum dari PBB karena Indonesia bagian di dalamnya, juga akan ada sanksi-sanksi lainnya dari masyarakat Indonesia, karena menghianati UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Istanto, Sugeng, 1996. “Konversi Menentang Penyiksaan: Isi, Prosedur, Urgensi dan Relevansinya,” dalam Suparman Marzuki, dkk (ed), Penyiksaan dalam Anarki Kekuasaan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, cet. I.

Nusantara, Abdul Hakim G., 1996. “Subtansi, Prosedur, Urgensi dan Relevansi Ratifikasi Konversi Menentang Penyiksaan”, dalam Suparman Marzuki, dkk (ed), Penyiksaan dalam Anarki Kekuasaan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, cet. I.

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (Pertama 1999-keempat 2002).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: