Relasi Hukum dan Demokrasi

RELASI ANTARA HUKUM, KEKUASAAN DAN DEMOKRASI

Oleh: Havis Aravik

havis-27Hukum, kekuasaan dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut bisa diakui, sebaliknya hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Penguasa tidak bisa mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena tanpa dasar hukum atau atas nama demokrasi. Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang secara subtansi sangat berbeda dengan demokrasi Barat.Indonesia adalah negara hukum. Term itu kemudian banyak dikaitkan dengan konsep the rule of law. Walaupun sebenarnya masih perlu diperdebatkan dan dikritisi, sebab di negara Barat sendiri konsep tersebut mulai banyak menuai kritik, karena banyak ketimpangan-ketimpangan di dalamnya.

Kata Kunci; Hukum, Kekuasaan, Demokrasi, Pancasila, the rule of law.

Pengantar

Ada kaitan erat antara hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasan ibarat dua sisi sekeping uang logam, di mana ada hukum, di situ ada kekuasaan. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi merupakan elemen penting yang menjadi cita-cita setiap negara yang mengatasnamakan negara hukum.

Terminologi politik yang dominan dalam suatu negara hukum adalah pemilu, demokrasi dan kekuasaan. Ketiga hal tersebut juga merepresentasikan wacana politik di Indonesia khususnya. Pemilu merupakan salah satu wahana penting aktualisasi konsep demokrasi dalam tatanan negara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kekuasaan itu sendiri dalam dimensinya, disadari atau tidak pada akhirnya menjadi muara seluruh kegiatan politik. Karena kekuasaan adalah alat utama di dalam interaksi politik, maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyak dan sebab itu dirumuskan kekuasaan berada di tangan rakyat. Sedangkan hukum adalah nilai-nilai yang mengatur ketiganya agar tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan dalam pelaksanaannya.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, terkadang hukum, kekuasaan dan demokrasi tidak berjalan beriringan. Bahkan tidak jarang atas nama kepentingan pribadi dan golongan terjadi tirani hukum, kekuasaan dan demokrasi. Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik membahas relasi antara hukum, kekuasaan dan demokrasi. Dengan harapan ada sedikit pencerahan dalam melihat realita hukum yang berkembang di masyarakat dan problema apa saja yang menyertainya.

Hukum dan Kekuasaan

Bekerjanya hukum di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat di sekelilingnya. Hukum itu tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukannya bagi masyarakat. Pertimbangan seperti itu muncul dalam bentuk persoalan tentang bagaimana membuat keputusan yang pada akhirnya bisa memberikan sumbangan terhadap efisiensi produksi masyarakatnya (Rahardjo, 2000: 146). Karena hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh masyarakat dan secara sengaja pula dibebankan kepada mereka (Rahardjo, 2007: 7).

Untuk menjalankan pekerjaan seperti itu, hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong yaitu kekuasaan yang memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum, seperti misalnya sebagai kekuatan pengintegrasi atau pengkoordinasi proses-proses dalam masyarakat. Maka dapat juga dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka (Rahardjo, 2000: 146).

Lawsel dan Kaplan sebagaimana dikutip oleh F. A. Abby (2001: 45) mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sedemikian rupa agar bertindak atau berbuat sesuai dengan keinginan dari orang yang memiliki kekuasaan. Pengaruh di sini bisa dilakukan dengan cara kekerasan dan persuasif, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila kekuasaan ternyata digunakan semata-mata hanya untuk menciptakan ketidakadilan.

Webber (1954) mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendaknya.” Jika seorang perampok memaksa anda untuk menyerahkan dompet anda kepadanya, itu merupakan salah satu contoh kekuasaan. Jika teman-teman Anda menyakinkan anda untuk mengkensel suatu acara makan malam dan menolong mereka pindah ke tempat tinggal baru, itulah kekuasaan. Kekuasaan adalah salah satu dari jenis-jenis interaksi sosial, namun jelas sekali adanya perbedaan-perbedaan penting di antara tipe-tipe kekuasaan yang dijalankan manusia (Magan, 2001: 180).

Max Weber membagi kekuasaan sebagaimana dikutip Buchori (1994: 7-9) menjadi tiga yaitu condign power, compensatory power, dan conditioned power. Condign power adalah kekuasaan yang lahir dari kemampuan seseorang untuk menimbulkan hal-hal yang tidak enak bagi siapa yang tidak mau mengikuti kehendaknya. Misalnya, pemaksaan kekuasaan oleh sopir-sopir truck di jalan raya. Compensatory power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak yang mampu memberikan ganjaran kepada siapa saja yang mau mengikutinya. Conditioned power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat kemampuan seseorang atau suatu pihak mengubah kepercayaan, penglihatan. Atau pola pikir orang lain. Yang istimewa pada jenis kekuasaan ini ialah bahwa pihak yang dikuasai tidak sadar, bahwa ia telah menyerah kepada kehendak orang lain.

Sedangkan para ahli Sosiologi mengartikan kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Suatu masyarakat yang tatanannya semata-mata didasarkan pada hubungan kekuasaan yang demikian itu, menampilkan suatu organisasi yang didasarkan pada; sturuktur kekuasaan. Kekuasaan sering disebut sebagai sumber kekuatan penggerak dinamika masyarakat. Oleh karenanya, ia selalu diperebutkan baik pada tingkatan individu maupun sosial. Pada tataran individu ia berupa dorongan untuk menguasai harta benda, mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Keberhasilan dari usaha tersebut sepenuhnya bergantung dari diri dan kemampuan individu bersangkutan. Pada tingkat sosial, ia berupa perjuangan kelompok-kelompok, kelas-kelas dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga menimbulkan pelapisan-pelapisan dan dengan demikian menjadi struktur kekuasaan dalam masyarakat (Rahardjo, 2000 : 147).

Hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan adanya hukum di satu pihak dengan norma-norma lainnya di pihak lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan.

Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupkan salah satu sumber dari kekuasaan, di samping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah, intelegensia, dan moral). Selain itu, di dalam hukum sendiri terdapat empat unsur yaitu perintah (command), sanksi (sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (saveregnty) (Manan, 2005: 107).

Hukum juga dimaknai sebagai pembatas kekuasaan. Oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat buruk atau tidak netral, yaitu memiliki bakat untuk menjurus kepada praktik negatif dalam arti merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimilikinya. Di situ hukum ditugasi sebagai angjing penjaga yang terwadahi ke dalam berbagai doktrin, asas dan institusi yang intinya adalah untuk mengendalikan kekuasaan tersebut (Raharjo, 2006: 73-74). Contoh yang populer misalnya seperti perilaku kekuasaan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pada saat itu pemerintah, ABRI dan Golkar bergabung menjadi satu sehingga menciptakan magnituda kekuasaan yang luar biasa besar. Dalam dunia hukum, dikenal adagium bahwa hukum hanya akan bekerja efektif manakala populasi yang diaturnya terdiri dari subyek-subyek yang relatif sederajat. Jika kondisi yang demikian itu tidak ada, hukum menjadi tidak efektif lagi karena akan digerakkan oleh kekuatan yang mendominasi kekuatan-kekuatan lain dalam masyarakat. Hukum banyak mengalami intervensi pemerintah, seperti pelecehan terhadap DPR pada waktu membicarakan RUU tentang penyiaran. RUU yang sudah disetujui oleh DPR, dikembalikan pemerintah untuk dibicarakan kembali DPR sesudah pemerintah memasukkan ketentuan yang menguntungkan kepentingan pihak pemerintah dan orang-orang di sekelilingnya. Sesungguhnya kejadian tersebut layak untuk disebut sebagai contempt of parliament, tetapi pihak DPR juga tidak menunjukkan reaksi yang mencolok. Hal ini merupakan bahwa DPR benar-benar sudah berada di bawah kekuasaan pemerintah (Rahardjo, 2000: 332-333).

Satjipto Rahardjo (2000: 337-338) melihat kasus-kasus di atas sampai kepada kesimpulan bahwa hukum Indonesia sebenarnya sudah sangat dikendalikan kekuasaan sehingga menjadi tipe totalitarian (totalitarian law). Pertama, ketentuan dan asas hukum hanya berdiri sebagai pajangan karena lebih menentukan putusan dibelakangnya. Kasus-kasus besar seperti Tempo dan Kedung Ombo, menunjukkan betapa kuat kendali kekuasaan untuk membelokkan putusan-putusan yang dibuat dengan bagus dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Kedua, Otensitas hukum hampir tidak ada. Hukum tidak mencerminkan perintah-perintah hukum dari dalam atau berdasarkan logika hukum (ototelik) melainkan diperintah dari kekuatan dari luar hukum (heterotelik).

Ketiga, pemerintah totaliter memang mempunyai tatanan totaliter. Tatanan tersebut merupakan blue print dari tatanan hukum yang sebenarnya sedangkan tatanan yang tertulis hanya hukum bayangan.

Menurut Mahfud MD (1998: 49), setiap orang yang melakukan telaah tentang hukum, akan menumukan minimal dua model bingkai mengenai relasi antara hukum dan kekuasaan. Pertama, hukum menentukan dan mempengaruhi kekuasaan (politik) yang menyertai wawasan negara hukum yang das sollen; di sini hukum, terutama hukum dasar (konstitusi) menjadi pemberi batas yang tegas atas lingkup kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kedua, hukum dipengaruhi, ditentukan, bahkan diintervensi oleh politik seperti yang sering terlihat di dalam kenyataan empirik yang das sein. Hukum lebih dijadikan sebagai alat justifikasi (pembenar) atas kehendak-kehendak pemegang kekuasaan politik yang dominan sehingga tidak dapat memainkan perannya sebagai alat kontrol dan penjaga batas-batas kekuasaan.

Sedangkan Apeldoorn sebagaimana dikutip Mahfud MD (1998: 51) menyatakan hubungan hukum dan kekuasaan, sebagai berikut: Pertama, hukum sebagai bagian dari kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan bathin (juga dengan kekuatan fisik) tetapi kekuasaan yang diperlukan untuk menggerakkan hukum haruslah selalu berada di belakang hukum, sehingga kekuasaan material itu tidak bisa dilihat sebagai hal yang hakiki, apalagi esensial. Kedua, anasir esensial hukum adalah kekuasaan susila, sehingga jika ada peraturan-peraturan yang dibuat dengan ancaman dan kekuasaan, maka peraturan itu bukanlah hukum, melainkan menyepelekan hukum. Ketiga, hukum sebagai kekuasaan bermaksud menghindari paksaan kekuatan material, sehingga kekerasan atau paksaan itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya itu harus ditundukkan pada hukum.

Ditinjau dari sudut ilmu poltik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyaknya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk menambah serta mengembangkannya. Baik buruknya suatu kekuasaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Oleh karena itu, sifat dan hakekatnya, kekuasaan tersebut supaya dapat bermanfaat harus ditetapkan ruang lingkup, arah dan batas-batasnya (Soekanto, 2004: 15-16).

Konsepsi hukum sebagai alat politik juga dapat dilihat dalam konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Mac Iver (1960: 250) bahwa ada dua jenis hukum dalam kekuasaan politik, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Hukum konstitusi (UUD), yaitu hukum yang mengemudikan negara. Jenis hukum ini harus dibedakan dengan undang-undang dan peraturan dibawahnya, serta kekuasaan badan legislatif.

Kedua, Hukum biasa (UU) atau ordinary law, yaitu hukum yang digunakan sebagai alat untuk memerintah. Jenis hukum ini dapat digunakan sebagai alat poltik, akan tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum konstitusi yang mengemudikan negara.

Nonet dan Selznick sebagaimana dikutip Mahfud MD (1999: 59) sepakat bahwa hukum berkaitan erat dengan kekuasaan karena tata hukum senantiasa terlihat pada status quo. Penggunaan hukum senantiasa bersifat menindas biasanya terdapat pada masyarakat yang masih pada tahap pembentukan suatu tatanan politik tertentu. Masyarakat yang baru dilahirkan harus menunjukkan dan membuktikan bahwa ia dapat menguasai keadaan, menguasai anggota-anggotanya, atau menciptakan ketertiban. Tujuan utama yang harus dicapai oleh yang lebih mengutamakan tujuan tentu lebih mengutamakan isi dan substansi di atas prosedur atau cara-cara hukum untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga jika perlu, prosedur dapat dikesampingkan. Ini berarti bahwa negara-negara yang baru berada pada tahap perkembangan tertentu tidak dapat menghindarkan diri dari proses melahirkan hukum yang otoriter. Tegasnya, untuk membangun kemandirian nasional sering diperlukan pola-pola yang otoriter yang berimplikasi pada lahirnya hukum yang menindas.

Kaum Instrumentalis menyatakan bahwa hukum dan kekuasaan negara digunakan sebagai alat untuk mengatur kelompok dan individu dalam masyarakat agar menyadari kepentingan dan nilai mereka. Sehingga hukum adalah hasil dari hubungan kekuasaan di antara beberapa kelompok dan individu tersebut (Turkel, 1995: 92).

Karl Marx sebagaimana dikutip Adji Somekto (2006: 52) menyatakan bahwa:

Law is an instrument used for maximizing ruling class interests in society and controlling the working classes…law, are being manipulated by like minded ruling class”.

Sehingga Marx sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa kelas pemegang produksi menghisap kelas lainnya. Bentuk lahir penghisap itu ialah negara dan kekuasaan. Sebab itu perlu kaum Proletar yang selama ini terhisap merebut Kekuasaan. Sebelum tercapai masyarakat tanpa kelas, maka diktator kaum Proletar mutlak perlu ditegakkan.

Peperzak sebagaimana dikutip Rasjidi dan Ira Rasjidi (2001: 77) mengemukakan hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat diperlihatkan dengan dua cara:

Cara pertama dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Adanya prilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum itu tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenar hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem aturan hukum dapat berdaya guna serta berhasil, maka diperluakan adanya kekuasaan yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut dengan sanksi tersebut.

Cara kedua dengan menelaahnya dari konsep penegakan konstitusi. Pembinaan sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. Perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan konstitusi itu, termasuk dalam penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum itu tadi mengansumsikan digunakannya kekuatan (force).

Hukum sebagai principle guinding mengandung arti bahwa segala perilaku atau tindakan apapun yang akan dilakukan oleh setiap organ Negara, baik penyelenggara maupun warga negara haruslah berdasar atas hukum. Berangkat dari hukum sebagai principle guinding, apabila hukum dilaksanakan secara konsisten maka hukum dapat menjadi sarana efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan (Abby, 2001: 49).

Kekuasaan pada hakikatnya adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan atau kesejahteraan. Apalagi dalam era modernisasi, peran dan kekuasaan negara mendesak untuk makin tampil sebagai pengontrol dan regulator masyarakat dalam menjaga batas dan mengendalikan konflik secara rasional (Rahardjo, 2006: 52). Dalam rana empirik, sebaliknya kekuasaan justru menimbulkan ketidakadilan atau kesengsaraan dimana-mana. Hal ini terjadi ketika hukum harus tunduk kepada kekuasaan atau ketika hukum dianggap sebagai bagian dari kekuasaan, dan sebaliknya. Akibatnya, hukum tidak dapat diharapkan lagi sebagai kekuatan pengontrol, justru menjadi mesin kekuasaan untuk menindas kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Keputusan-keputusan hukum yang menyangkut kekuasaan sering memberikan pembenaran terhadap perilaku kekuasaan (Gunaryo, 2001: 15).

Kooptasi kekuasaan terhadap hukum dilakukan dengan jalan memasukkan peradilan ke dalam lingkaran birokrasi kekuasaan. Misalnya, pada masa orde Baru kepolisian dimasukkan ke dalam angkatan perang. Ketua Pengadilan (Negeri dan Tinggi), Kepala kejaksaan (Negeri dan Tinggi), Kapolres, Kapolda masuk dalam lingkaran kekuasaan yang disebut Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Hakim harus masuk menjadi anggota Korpri, yang notabene adalah mesin pendukung politik birokrasi kekuasaan (Gunaryo, 2001: 15).

Begitu juga pembelajaran hukum yang dilakukan di masyarakat. Hukum sudah lebih dijadikan komoditas daripada intitusi yang terpercaya untuk menjaga kemanusiaan. Komidifikasi hukum bergandengan erat dengan semangat kapitalisme yang bersama-sama melakukan penjarahan terhadap dunia hukum. Persoalan pokok di sini adalah bagaimana hukum menjadi alat teknologi untuk mendapatkan keuntungan materiil. Orang menjalani inisiasi untuk menjadi ahli hukum dengan cita-cita dan harapan untuk memiliki kemewahan materiil. Orang belajar bagaimana memenangkan suatu perkara dan dengan demikian menjadi selebiriti. Tidak terlalu penting untuk memikirkan dimensi kemanusiaan dari hukum (Rahardjo, 2006: 61).

Penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) di atas merupakan penyakit yang diderita oleh semua lapisan bangsa. Namun ada langkah maju misalnya kebijakan pemerintah di bawah Presiden Abdurrahman Wahid yang membatasi pegawai negeri menjadi anggota partai politik, dalam arti boleh menjadi pengurus partai politik asalkan melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri, melarang anggota militer aktif untuk menduduki jabatan elite birokrasi mengurangi peran sosial-politik (dwi fungsi) militer, serta pendirian lembaga yang berfungsi mewakili kepentingan publik (Ombudsman) atau lembaga yang berfungsi melakukan pembelaan publik diakibatkan oleh tindakan atau prilaku aparat penegak hukum dan birokrasi, merupakan langkah awal yang tepat untuk memutuskan mata rantai bingkai sistem dan kebijakan politik yang selama ini dibangun oleh Orde baru yang didominasi oleh abuse of power (Abby, 2001: 45).

Hukum dan Demokrasi

Hubungan antara hukum dan demokrasi dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang, dalam arti bahwa kualitas hukum suatu Negara menentukan kualitas demokrasinya. Artinya, Negara-negara yang demokratis akan melahirkan pula hukum-hukum yang berwatak demokratis, sedangkan Negara-negara yang otoriter atau non demokratis akan lahir hukum-hukum yang non demokratis (Mahfud MD, 1999: 53).

Secara historis tercatat bahwa prinsip demokrasi lahir sebagai saudara kembar dari prinsip hukum dalam negara-negara modern. Ketika gagasan demokrasi muncul kembali setelah tenggelam karena takluknya Romawi terhadap Eropa Barat, maka pemunculan itu diikuti oleh prinsip hukum sebagai prosedur untuk memproses aspirasi rakyat dan prosedur untuk menegakkannya. Jadi dapat diketahui bahwa revolusi Prancis yang merupakan tonggak berdirinya demokrasi sekaligus disusul pula dengan lahirnya negara hukum. Jadi demokrasi dan hukum itu lahir dari ibu kandung yang sama (Mahfud MD, 1999: 176).

Demokrasi identik dengan kebebasan dalam arti yang sangat longgar. Bebas dalam berfikir, berbuat, memilih, dan sebagainya. Pemahaman seperti ini yang membuat para pakar politik seperti dalam pengembaraan yang tak berujung. Seperti meminum air laut, bertambah banyak kita meminumnya, kita justru bertambah haus. Bertambah serius kita membahas demokrasi, bertambah tinggi rasa penasaran kita akan batas ide yang seolah-olah tak bertepi ini. Karena demikian luasnya kemungkinan yang dijanjikan oleh demokrasi, membuat setiap orang merasa berhak untuk secara bebas mengutakan isi hatinya. Orang akan sangat gampang terlempar dari pengertian demokrasi, dan tergelincir ke prinsip liberalisasi (Imawan, 1999: 218-219). Karena ide demokrasi sangat bersifat universal, tidak beroperasi di ruang hampa dan berinteraksi dengan perharapan, pengamalan, dan kondisi sosiologis suatu bangsa (Imawan, 1999: 112). Dengan alasan tersebut sudah menjadi jelas bahwa demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakti sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan Negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya bagi peranan Negara (Mahfudz MD, 1999: 6-7)

Untuk implementasi ke dalam sistem pemerintahan demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam. Pertama, sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh supremasi parlemen namun pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan. Ketiga, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen. Di sementara Negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dan perlementer seperti yang, antara lain, dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di Prancis atau di Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Mahfudz MD, 1999: 6-7).

Kuntowijoyo membagi demokrasi menjadi 5 macam yaitu; Pertama, Demokrasi Politik, di mana keberhasilan pembangunan politik menuju masyarakat industrial dapat diukur dengan pembentukan sistem yang legal-rasional. Perangkat (birokrasi, kekuasaan) dan mekanisme politik legal rasional merupakan salah satu syarat internal dalam menghadapi perdagangan bebas. Kedua, Demokrasi sosial, dimana dimaksudkan bagaimana menanggulangi kemiskinan absolut dan kesenjangan natural. Jika dikaitkan dengan konsep Islam sejalan misalnya Q.S An-Nahl : 71 yang berisi pesan. 1). Kelebihan seseorang atas lainnya adalah sunatullah yang takkan berubah. 2). Seruan untuk membagi rezeki (distributive justice). Kaidah pertama bersifat individualisme. Tetapi, kaidah kedua bersifat kolektivisme. Di mana, Islam berdiri diantara keduanya. Ketiga, Demokrasi Ekonomi (productive justice), di mana berusaha untuk menghilangkan kesenjangan struktural. Keempat, Demokrasi Kebudayaan, dipahami dalam arti kebudayaan itu pada dasarnya adalah unik (satu-satunya), pertikular, hanya berlaku di satu tempat dan satu waktu. Karena itu berciri-ciri khusus, identitas, dan kepribadian. Budaya dapat pula menimbulkan penyakit, seperti tidak konsisten, diskriminasi, konflik, kontradiksi dan etnosentrisme. Kelima, Demokrasi Agama, dimaknai sebagai hubungan antara Negara dan agama, hubungan antaragama, hubungan intraagama, dan hubungan agama dengan kebudayaan (Kuntowijoyo, 1997: 107-163).

Kekuasaan dan Demokrasi

Relasi antara kekuasaan dan demokrasi dapat dilihat dari makna demokrasi itu sendiri yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (goverment from the people, by the people and for the people). Pertama, Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan diakui tidaknya pemerintahan di mata rakyat (legimate government). Kedua, Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas nama golongan dan kepentingan kelompok atau diri sendiri. Makna ini menunjuk pula bahwa rakyat selaku kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Pengawasan itu bisa dilaksanakan secara langsung atau secara tak langsung melalui wakil rakyat di parlemen atau legislatif.

Ketiga, Pemerintahan mengandung makna bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diprioritaskan. Untuk itu pemerintah harus mendengar suara rakyat – mengakomodir aspirasi rakyat dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat termasuk penolakan terhadap praktik kekuasaan yang pilih kasih dalam menangani persoalan-persoalan hukum. Karena demokrasi menghendaki kesederajatan setiap orang di depan hukum (Latif, 2004: 37).

Di jaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi termasuk negara-negara komunis. Walaupun, sejak ditemukan istilah demokrasi sampai saat ini tidak satu pun negara di dunia yang dapat menjalankan atau memenuhi apa-apa yang ditetapkan demokrasi termasuk Amerika Serikat yang mengklaim dirinya paling demokratis di dunia.

Namun dalam konteks ini, perlu perhatikan bahwa ketika sistem demokrasi di mana tingkat partisipasi rakyat terlalu lebih kuat baik partisipasi langsung maupun perwakilan dibandingkan kekuasaan riil yang dipegang oleh pihak penguasa, akan cenderung menciptakan destabilisasi anarki. Sebaliknya, manakala pemegang kekuasaan riil lebih dominan dibanding partisipasi rakyat akan menjurus ke arah kekuasaan terpusat dan semena-mena. Sekalipun apa yang dilakukan sering diklaim sebagai bentuk pemahaman atas kehendak rakyat (Effendy, 2002: 21).

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo (1977: 75) ciri kekuasaan demokratis adalah ketika dijumpai:

    1. Terdapat pemisahan kekuasaan, yaitu antara pembuatan norma, penafsiran norma dan eksekusi daripadanya.

    2. Terdapat ketentuan prosedural tertentu.

    3. Adanya persetujuan orang-orang yang diharuskan tunduk kepada sistem hukum di situ.

Pengalaman Islam

Islam dilahirkan dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki struktur politik formal atau aparatus Negara. Secara esensial terdiri atas masyarakat suku tanpa aturan tertentu atau struktur Negara formal. Islam tidak hanya memberikan visi baru yang lebih humanis kepada masyarakat tersebut, tetapi juga jaminan kebebasan untuk menyuarakan hati nurani dan memberikan hukum terperinci, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Nabi Muhammad menetapkan hukum berdasarkan keputusannya sebagai tambahan terhadap apa yang tercantum dalam al-Qur’an. Visi masyarakat baru ini sangat jauh dari sikap otoriter. Nabi Muhammad sendiri pada dasarnya memiliki sifat-sifat demokrat. Dia tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain kecuali dalam masalah-masalah agama. Begitu juga dalam masalah perang. Peperangan dilakukan Nabi sebagai jalan terakhir untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan humanisme (Kamil, 2002: 95).

Dalam masalah-masalah tertentu, Nabi pun melakukan musyawarah misalnya dalam masalah posisi penghalauan musuh dalam perang Badar, masalah tawanan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, penulisan naskah perjanjian Hudaibiyah (Kamil, 2002: 91:93). Termasuk ketika membangun negara dan konstitusi Madinah.

Secara teoritis demokrasi modern menyuarakan hak yang sama bagi seluruh masyarakat, tetapi kenyataannya sebagian masyarakat tertentu diistimewakan dari sebagian lainnya. Visi Islam tidak menghendaki pengistimewaan semacam itu, bahkan seorang budak hitam dapat menuntut hak yang sama sebagaimana muslim yang merdeka. Maka, bukan tanpa alasan ketika Nabi Muhammad menunjuk Bilal bin Rabah untuk menjadi muazin, sebuah posisi terhormat yang sangat diinginkan oleh sebagaian besar para sahabat pada saat itu.

Nabi telah memberikan contoh yang sangat baik. Masyarakat yang benar-benar demokratis tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara dan memiliki hak yang sama di depan hukum, tetapi juga membuktikannya dalam praktek. Dalam kenyataannya warga Negara yang diistimewakan lebih memiliki jaminan daripada warga Negara yang tidak diistimewakan.

Dalam ranah kekuasaan, Nabi tidak pernah menginginkan kekuasaan politik. Secara esensial Nabi adalah seorang pemimpin spiritual yang memperoleh kehormatan besar dan memiliki konsep tentang umat yang sifatnya inklusif. Dia memasukkan kaum Yahudi, penyembah berhala, Nasrani, dan muslim ke dalam kategori umat. Dia memberikan kebebasan penuh kepada mereka untuk mengikuti kecenderungan keimanan masing-masing tanpa paksaan. Mereka menyetujui persamaan hak dalam segala hal dan bersamaan dengan itu, mereka memiliki kewajiban yang sama untuk membela kota Madinah dari serangan pihak lain (Engineer, 2004: 103-106). Namun sayangnya, pasca Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin proses feodalisasi mengubah semuanya di mulai pada masa Bani Umayyah sampai sekarang di beberapa Negara muslim. Di mana hukum sering dijadikan legitimasi kekuasaan pemerintahan yang korup dan jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Perubahan tersebut juga berimbas kepada persepsi kelompok-kelompok dalam Islam terhadap sistem demokrasi. Tercatat Ada tiga macam pandangan terhadap demokrasi. Pertama, kelompok yang menolak demokrasi. Menurut kelompok ini demokrasi adalah sesuatu yang mesti ditolak, karena merupakan sesuatu yang impossible dan ancaman yang perlu diwaspadai. Kelompok ini didukung oleh beberapa ahli dan ulama antara lain Syaikh Fadhallah Nuri dan Thabathabai dari Iran, Sayyid Qutb dan al-Sya’rawi dari Mesir, serta Ali Benhadj dari Alkazair. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak bisa dipadukan.

Kedua, kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan di antara keduanya berangkat dari doktrin kedaulatan Tuhan dalam bentuk syari’ah (hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan Rakyat. Kelompok ini dipelopori oleh al-Maududi di Pakistan yang diikuti oleh kaum revolusioner Iran di bawah pimpinan Imam Khomeini dan gerakan Hizb al-Nadhdah (Partai Kebangkitan) di Tunisia.

Ketiga, Kelompok yang menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Kelompok ini didukung oleh Fahmi Huwaidi, al-’Aqqad, Muhammad Husein Haikal, dan Zakariyah Abdul Mu’in Ibrahim al-Khatib dari Mesir, Mahmoud Mohammed Thaha dan Abdullah Ahmad al-Na’im dari Sudan, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, dan Hasan al-Hakim dari Uni Emirat Arab (Kamil, 2002: 47-53).

Abdurrahman Wahid (1999: 87-89) menyatakan ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi yaitu:

Pertama, Islam adalah agama hukum dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang tertinggi sampai rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kalau tidak, maka hukum dalam Islam tidak berjalan dalam kehidupan.

Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan. Dengan demikian, tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya di akhiri dengan kesepakatan.

Ketiga, Islam berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan akhirat. Maka dapat dipastikan bahwa Islam selalu menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati diri Islam sebagai agama hukum.

Pengalaman Penerapan Demokrasi di Indonesia

Bagi bangsa Indonesia persoalan demokrasi merupakan suatu agenda politik dan pemikiran yang teramat penting. Karena kepentingan-kepentingan dalam arti luas dapat terlindungi dengan baik. Apalagi dalam konteks sekarang demokrasi menjadi sebuah kaharusan di alam reformasi.

Demokrasi Indonesia menurut UUD 1945, adalah demokrasi Pancasila. Secara defenitif pengertian Pancasila masih merupakan polemik di kalangan para ahli ketatanegaraan untuk dapat dijadikan sebagai pengertian umum. Menurut Prof. Padmo Wahjono, S. H, demokrasi Pancasila adalah demokrasi secara genius bearti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasarkan hal-ihwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat dengan mekanisme demokrasi.

Secara konstitusional rumusan demokrasi Pancasila berpedoman kepada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Rumusan tersebut mendeskripsikan, bahwa demokrasi Pancasila digali dari kultur dan adat masyarakat Indonesia, sehingga demokrasi Pancasila itu merefleksikan demokrasi asli bangsa Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri dari demokrasi yang dipahami oleh masyarakat Barat. Dengan demikian, Pancasila merupakan jiwa dari sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, tiap-tiap sila dalam Pancasila menjadi dasar bagi demokrasi Indonesia (Muntoha, 1998: 122-123).

Menurut Notonegoro demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, yang di antara sila-silanya saling berkaitan. Maka, dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkeprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dalam demokrasi Pancasila. Akan tetapi, tidak bearti rakyat memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila, pada hakikatnya, hanya sebagai penyelenggara kedaulatan Tuhan oleh seluruh Rakyat, Hamba-Nya, di mana pemrintah dari Tuhan, pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimusyawarakan oleh rakyat dengan perantara wakil-wakilnya. Hasil dari pemusyawaratan wakil-wakil rakyat mengenai pelaksanaan perinta-perintah Tuhan berupa ketetapan-ketetapan dan oleh DPR bersama pemerintah membentuk Undang-undang.

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan selalu dibatasi oleh keputusan-keputusan rakyat, karena keputusan rakyat merupakan salah satu dari komponen-komponen pendukung tegaknya demokrasi. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi akan selalu ditemukan adanya supra stuktur politik (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan infra stuktur politik (partai politik, alat komunikasi politik, dll) sebagai pendukung tegaknya demokrasi.

Demokrasi Pancasila tidak mengenal pemisahan kekuasaan (Sparation of Power) antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetapi pembagian kekuasaan (distribution of power). Hal ini bisa dilihat pada stuktur organisasi pemerintahan negara. Menurut UUD 1945, antara kekuasaan eksektutif dan legislatif tidak terpisahkan. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 5 ayat 1 UUD 1945, yang telah menggariskan adanya kerjasama antara presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam tugas pembuatan perundang-undangan.

Alasan harus ada pemisaaan kekuasaan (Sparation of Power) karena untuk menjaga independensi ketiga lembaga tersebut, sehingga tidak terjadi campur tangan antara satu dengan lainnya. Dan jika ketiganya terakumulasi di tangan satu orang, akan memusnakan kemerdekaan rakyat (Budiman, 1996: 36).

Kemudian demokrasi Pancasila mengandung beberapa aspek, yaitu: Pertama, aspek formal, yang menunjukkan bagaimana cara-cara pastisipasi rakyat di atur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, aspek materiil, yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang menghendaki pemerintahannya untuk membahagiakannya dan memanusiakan warga dalam masyarakat negara dan masyarakat bangsa-bangsa. Ketiga, aspek kaidah, yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak, dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Keempat, aspek tujuan, yang menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan, dan negara berkebudayaan. Kelima, aspek organisasi, yang mengambarkan perwujudkan demokrasi Pancasila dalam organisasi pemerintahan, kehidupan bernegara, dan masyarakat. Keenam, aspek semangat, yang menekankan bahwa demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi luhur, dan tekun dalam pengabdian (Muntoha, 1998:124).

Konsepsi Negara Hukum Indonesia

The The rule of law adalah sebuah sistem hukum yang sangat dominan tidak hanya di negara-negara industrial kapitalis, tetapi juga di dunia termasuk Indonesia. Sejak Belanda melaksanakan konkordansi hukum di Indonesia, maka pada prinsipnya saat itu juga Indonesia mulai mengadopsi sistem ini. Dengan demikian, usia The the rule of law di Indonesia lebih tua ketimbang republik ini. Namun sejak sistem ini di bawah oleh Belanda ke Indonesia, belum ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengkritisi sistem tersebut. Sebaliknya, konsep itu diterima begitu saja (taken for granted). Padahal di Barat sendiri telah muncul sejumlah ketidakpuasan terhadap sistem ini (Gunaryo, 2006: 19).

Turkel (1995: 48-49) melihat munculnya konsep the rule of law dilatarbelakangi hubungan dan tindakan pemerintah kepada warganya yang didasarkan pada peraturan dan proseduran yang bersifat impersonal dan tidak memihak (impartial). Dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa konsep the rule of law mempunyai social sources yang spesifik, yaitu masyarakat kapitalis di Eropa pada abad ke sembilan belas.

Sedangkan Andrew Altman (1985: 10-11) memaknai the rule of law dengan;

The can be no doubt that a vital element of liberal legal philosophy is the principle that a society ought to operate under the rule of law.

Sesuai pendapat di atas, maka element paling penting dari liberal legal philosophy adalah prinsip the rule of law. Dengan konsep the rule of law, maka mekanisme permintaan dan penawaran, penanaman modal untuk menumpuk keuntungan, kepemilikan dapat memperoleh jaminan prediktabilitas dan keamanan. Namun ada yang perlu diperhatikan dari konsep the rule of law tersebut, sebagaimana dinyatakan Gerald Tukel (1995: 48-49):

the rule of law..is not oriented toward social goals or solving social problem by creating and implementing policies. Law is not an arena for solving problems of provides, unemployment…Rather, the the rule of law provides a stable order for individual and business to pursue their economic interest. It is a framework for the conduct of social and economic activities. Like the rules of chess or baseball, the rule of law applies to all players equal and impartially without concern for the outcome of the game”

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa konsepsi the rule of law sebenarnya tidak berurusan dengan substansi justice yang diharapkan muncul sebagai hasil dari pemberlakuan hukum. Ia sedekar sebagai pegangan permainan bukan untuk menciptakan hasil. Dengan demikian, pemberlakukan konsepsi the rule of law ini dalam skala global pun belum tentu dapat memunculkan keadilan bagi negara-negara Dunia Ketiga. Oleh karena itu, pemberlakuan konsep the rule of law tidak lebih sekedar mitos. Hal ini tersirat dari pernyataan Andrew Altman (1985: 10-11) “the rule of law is a myth”. Untuk itu perlu ditekankan bahwa, melalui hukum, pihak yang kuat akan melegitimasikan dominasinya. Melalui dominasi ini masyarakat diarahkan untuk percaya bahwa mereka diatur berdasarkan the rule of law not of men.

Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya mengikuti rechtsstaat dan the rule of law sekaligus. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 yakni sebagai kunci pokok pertama dari Sistem Pemerintahan Negara yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka (machtsstoat). Sedangkan istilah the rule of law dapat ditemukan pada pasal-pasal HAM yang ada di dalam Batang Tubuh UUD 1945 misalnya pasal 27 yang menentukan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan.

Konsepsi yang bersifat sintesis seperti itu, meskipun lahir dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang spesifik, namun bukan tanpa resiko. Di dalam praktik seringkali orang-orang berdebat tentang sesuatu dengan saling mengklaim bahwa pandangannya berdasarkan konsep negara hukum. Bahkan tidak jarang penafsir atau penegak hukum yang sama bersikap tidak konsisten dengan memilih yang berbeda-beda untuk kepentingan percaya yang berbeda. Misalnya Ia mengutamakan UU yang resmi berlaku atas nama kepastian hukum karena dengan itulah perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan, tetapi untuk kasus yang lain, atas nama keadilan, yang bersangkutan menolak UU yang masih resmi berlaku karena dinilainya tidak sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat (Mahfudz, 1999: 139).

Satjipto Rahardjo (2006: 3-57) memandang penafsiran tentang konsepsi negara hukum Indonesia yang disepadankan dengan doktrin the rule of law adalah cara berbuat yang tidak merdeka. Karena sebagai bangsa yang merdeka sudah saatnya Indonesia juga berbuat dan berfikir merdeka. Dalam arti, untuk membangun negara dan masyarakat Pancasila, Indonesia perlu menciptakan sendiri doktrin yang lebih mencerminkan gugatan terhadap mesin-mesin hukum, misalnya the rule of moral atau the rule of justice. Semula memang the rule of law muncul dengan semangat keadilan yang tinggi, karena ia bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan lain-lain berhasil menggusur negara absolut. Tetapi dalam perjalanannya, semangat dan idealisme tersebut didesak oleh hal-hal teknis yang memang menjadi salah satu syarat (mutlak) dari negara modern. Selain itu, The rule of law sebagai salah satu institusi sosial memiliki struktur sosiologisnya sendiri dan mempunyai akar budayanya sendiri pula.

The rule of law tidak diorientasikan untuk tujuan-tujuan sosial atau memecahkan persoalan-persoalan sosial dengan menciptakan dan menerapkan kebijakan. Dalam pandangan The rule of law, hukum bukanlah arena untuk memecahkan persoalan kemiskinan, pengangguran, atau asuransi kesehatan yang mayoritas merupakan masalah klasik bangsa Indonesia. The rule of law menyediakan tatanan yang stabil untuk individu dan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan-keuntungan atau laba (Gunaryo: 2006: 32).

Dengan demikian, tampak sekali bahwa The rule of law sangat bersifat individualistik dan keberadaannya untuk menopang secara rasional tuntutan industrialisasi kapitalis. Jadi The rule of law sendiri sudah menentukan garis demarkasi dirinya dengan jelas. Lebih buruk lagi adalah bahwa penerimaan terhadap the rule of law diikuti dengan model penalaran hukum yang serba individualistik, sehingga tidak mampu mengenali persoalan-persoalan hukum yang berdimensi sosial (Gunaryo: 2006: 32-33). Seperti Korupsi yang menurut konsep the rule of law adalah persoalan hukum, di Indonesia persoalan tersebut bukan menjadi persoalan hukum semata tetapi juga merupakan persoalan sosial. Karena korupsi tidak lagi dilakukan individu, melainkan sudah dikerjakan setiap orang. Persoalan sosio-legal, jelas tidak akan mampu dipecahkan oleh the rule of law, karena memang tidak didesain untuk itu (Gunaryo, 2006: 33).

Korupsi di Indonesia diyakini sudah meluas dan mendalam (widespread and deep–rooted), menurut prognosis Syed Hussein Alatas, akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (self-destuction). Proses dan prognosis yang mengerikan ini niscaya tidak cukup hanya dengan menghukum “perbuatan yang merugikan keuangan negara”. Jalan menuju keambrukan masyarakat tidak dilakukan oleh korupsi konvensional sendiri, tetapi bergandengan tangan dengan korupsi-korupsi lain salah satunya korupsi kekuasaan, yang sementara ini masih ada di luar sasaran tembak dan perhatian (Rahardjo, 2008: 136).

Satjipto Rahardjo (1976: 146) menyatakan sebenarnya tidaklah mahal biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Jimly Asshiddiqie (2004: 3-8) ada 12 prinsip pokok agar dapat disebut sebagai Negara Hukum (The The rule of law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Jadi jika Indonesia mau disebut negara hukum, maka Indonesia harus membangun konsep dibawah ini:

Pertama, Supremasi Hukum (Supremacy of Law), artinya adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Kedua, Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) artinya adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘affirmative actions’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

Ketiga, Asas Legalitas (Due Process of Law) artinya dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures’ (regels).

Keempat, Pembatasan Kekuasaan artinya adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘checks and balances’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Kelima, Organ-Organ Eksekutif Independen artinya adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat ‘independent’, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber kekuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

Keeenam, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak artinya Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Dalam arti menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.

Ketujuh, Peradilan Tata Usaha Negara artinya dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.

Kedelapan, Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) artinya mahkamah konstitusi (constitutional courts) adalah dalam upaya memperkuat sistem ‘checks and balances’ antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya Negara Hukum modern.

Kesembilan, Perlindungan Hak Asasi Manusia artinya Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

Kesepuluh, Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) artinya Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kesebelas, berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat) artinya Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum (nomocrasy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar ‘rule-driven’, melainkan tetap ‘mission driven’, tetapi ‘mission driven’ yang tetap didasarkan atas aturan.

Keduabelas, Transparansi dan Kontrol Sosial artinya Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip ‘representation in ideas’ dibedakan dari ‘representation in presence’, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum, kekuasaan dan demokrasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Terkadang dari ketiganya sering dijadikan sebagai alat untuk memuaskan nafsu berkuasa sekelompok orang sebagaimana pengalaman Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Baru dengan terjadinya Abuse of Power secara membabi buta. Secara umum demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang ruhnya berasal dari kultul dan adat istiadat masyarakat Indonesia sendiri yang jelas sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi sebenarnya juga diajarkan dan dipraktekan oleh Nabi Muhammad ketika berhasil membangun sebuah negara dan konstitusi Madinah. Namun sangat disayangkan pada konteks sekarang di dunia Islam demokrasi kembali diperdebatkan keabsahannya.

Indonesia adalah negara hukum, term tersebut tidak bisa serta merta disejajarkan dengan konsep the rule of law, karena permasalahan hukum di Indonesia sangat kompleks dan tidak bisa hanya berharap banyak pada konsep the rule of law. Sudah saatnya Indonesia memikirkan sebuah terobosan baru di bidang hukum, agar dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abby, F. A, 2001, “Fungsionalisasi Hukum dalam Membangun Birokrasi pada Era Indonesia Baru”, dalam Ahmad Gunaryo(ed), Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia, Semarang: Walisongo Reasearch Institute.

Altman, Andrew, 1985, Critical Legal Studies: A Liberal Critique, New Jersey: Princeton University Press.

Asshiddiqie, Jimly, 2004, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, Makalah, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya.

Buchori, Muchtar, 1994, Transformasi, Suksesi, Demokrasi, Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta.

Budiman, Arief, 1996, Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta: Gramedia.

Effendy, Muhadjir, 2002, Masyarakat Equilibrium, Yogyakarta: Bentang Budaya

Engineer, Asghar Ali, 2004, Terj. Tim Forstudia, Islam Masa Kini, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Gunaryo, Ahmad, 2001, “Birokrasi dan Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia”, dalam Ahmad Gunaryo (ed), Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia, Semarang: Walisongo Reasearch Institute.

______________, 2006, “Dari the rule of law Menuju Rule of Social Justice”, dalam Gunawan dan Muamar Ramadhan, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang: IAIN Walisongo.

Imawan, Riswandha, 1997, Membedah Politik Orde Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Iver, Max, 1960, The Modern State, Oxford University Press.

Latif, Yudi, 2004, Menuju Revolusi Demokratik, Jakarta: Djambatan.

Kamil, Sukron, 2002, Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis), Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.

Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam, Jakarta: Mizan.

Magan, Rafael Raga, 2001, Sosiologi Politik, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Manan, Abdul, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana.

Mahfud MD, Moh, 1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: PT. Gama Media.

_______________ , 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: PT. Gama Media.

_______________, 1998, “Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokratisasi”, dalam, Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed), Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Montoha, 1998, “Hukum dan Kekuasaan Suatu Kajian Fiqh Siyasah”, dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed), Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rahardjo, Satjipto, 1976, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung: Alumni.

_____________, 1977, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Bandung: Alumni.

______________, 2000, “Reformasi Hukum Indonesia”, dalam Selo Soemardjan (ed), Menuju Tata Indonesia Baru, Jakarta: Kompas.

______________, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

______________, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press.

______________, 2006, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas.

______________, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Kompas.

______________, 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.

Soekanto, Soejono, 2004, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Somekto, Adji, 2006, “Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis”, dalam Gunawan dan Muamar Ramadhan, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang: IAIN Walisongo.

Turkel, Gerald. 1995, Law and Society: Critical Approaches, Singapore: Allyin and Bacon.

Wahid, Abdurrahman, 1999, Islam, Negara dan Demokrasi, Jakarta: PT. Erlangga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: