SIYASAH PADA MASA RASULULLAH SAW

Politik Rasulullah Saw di Mekkah
Masa kenabian merupakan masa yang awal dari sejarah Islam, dan semenjak Rasulullah memulai dakwahnya sampai beliau wafat yang dinamakan masa itu dengan masa kenabian atau masa wahyu, mengingat ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa yang lain, adalah masa yang ideal, yang di masa itulah puncak berwujudnya keagungan Islam. Masa kenabian itu, terbagi kepada dua periode yang dipisahkan oleh hijrah. Dalam pada itu tidak ada di antara kedua fase itu perbedaan yang tegas bahkan periode yang pertama, adalah sebagai perintis jalan bagi yang kedua.
Di dalam periode yang pertama, timbulah benih masyarakat Islam dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.
Hijrah Rasulullah merupakan awal dari mulainya periode kedua dari masa kerasulan beliau. Biasanya disebut dengan Al-Ahad al-Madani atau periode Madinah (Elwa, :19).
Secara umum politik Rasulullah Saw di Mekkah adalah sebagai berikut: Pertama, Mempusatkan gerakan Islam pada satu tempat (Darul Arqam) agar aktivitas dan gerakan dapat berjalan dengan optimal tanpa mendapat gangguan dari kelompok-kelompok lain (Quraisy). Kedua, melakukan hijrah ke Habsy dan Thaif demi menyelamatkan para pengikut dari kekejaman dan penindasan kafir Quraisy, serta menjalin kerjasama dengan pemimpin-pemimpin setempat untuk mendapatkan bala bantuan. Ketiga, mengadakan perjanjian dengan para pemuda Yatsrib (Madinah) di Aqabah I dan II yang esensinya mereka mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah Swt yang ditugaskan untuk menyebarkan pesan-pesan ilahiyah kepada masyarakat.

Politik Rasulullah Saw di Madinah
Penduduk kota Yatsrib terdiri atas bangsa Arab dan Yahudi. Suku-suku arab terkemuka adalah Aus dan Khazraj yang bermigrasi dari Arabia Selatan (Yaman) di samping suku Arab Pribumi. Sedangkan golongan Yahudi mempunyai dua puluh suku yang menetap di wilayah itu dan sekitarnya. Seperti Taima’, Khaibar, dan Fadak. Mereka adalah Yahudi imigran yang terusir dari Palestina oleh Jenderal Titus dan Kerajaan Romawi Timur. Dengan demikian, masyarakat Yahudi dari segi etnis bercorak majemuk. Begitu juga dari segi keyakinan dan agama. Komunitas Yahudi beragama Yahudi, komunitas Arab terdiri atas penganut Paganisme (musyrik), Yahudi dan Kristen minoritas dikalangan bangsa Arab. Heteroginitas bertambah kompleks setelah sebagian orang Arab memeluk Islam (disebut kaum Anshar) dan Nabi Muhammad Saw bersama pengikutnya (Muhajirin) berhijrah ke kota itu serta muncul pula golongan baru, yaitu golongan munafik yang sering berperilaku sebagai provokator (Pulungan, 2001: 16).
Masyarakat yang bercorak pluralistik seperti Yastrib di atas menyebabkan setiap golongan memiliki cara berfikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingannya menurut filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan, kultur, dan tuntutan situasi. Karakter manusia yang demikian menyebabkan mudah timbul konflik. Karena masyarakat yang terdiri atas beberapa komunitas mempunyai perbedaan kepentingan yang tajam dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya sehingga cenderung terjadi konflik dalam mewujudkan kepentingan.
Nabi Muhammad Saw sangat memahami corak masyarakat Yatsrib yang mempunyai potensi timbulnya konflik. Karena itu, Nabi Muhammad Saw mengadakan penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Untuk itu ia melakukan tiga langkah politik. Pertama, membangun masjid yang berfungsi sebagai tempat beribadah, pusat pengajaran dan penyiaran Islam, pembinaan akhlak dan kultur umat Islam dan sarana mempererat ikatan di antara sesama jamaah. Berdirinya Masjid juga menjadi tonggak terbentuknya masyarakat Islam serta merupakan titik awal pembangunan kota. Sebagai pemimpin masyarakat Nabi Muhammad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan perdagangan. Pembangunan jalan serta tempat khusus untuk mempermudah transaksi perdagangan. Sehingga akhirnya Madinah tampil sebagai salah satu kota besar sekaligus pusat perdagangan di Jazirah Arabia (Yatim, 2002: 119-120). Kedua, mewujudkan persaudaraan nyata dan efektif antara kaum Muhajirin dan Anshar. Ketiga, ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah dengan cara membuat perjanjian tertulis yang menekankan pada persatuan yang erat di antara kaum muslimin dan Yahudi serta sekutunya dalam kehidupan sosial politik (Pulungan, 2001: 17-18).
Menurut Muhammad Tahir Azhary (2007: 157-158) peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw telah melaksanakan doktrin Islam yang pokok yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt, dan hubungan manusia dengan manusia. Perilaku Nabi Muhammad Saw pada permulaan periode Madinah itu membuktikan bahwa sejak semula Islam mempertautkan erat antara agama dan negara
Perjanjian tertulis yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Saw sendiri disebut shahifah (lembaran tertulis) dan kitabah (tertulis) atau lebih populer disebut Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah atau Dustur al-Madinah, The Constitution of Medina). Piagam Madinah itu diterima oleh semua komunitas menjadi acuan bagi Nabi untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah dan mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslimin dan non-muslim. Piagam Madinah juga merupakan landasan pembentukan negara Madinah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Negara Madinah ini selanjutnya menjadi dasar perkembangan peradaban Islam.
Jika dilihat dari kaca mata Politik, perjanjian tertulis tersebut dapat disejajarkan dengan teori ”kontrak sosial”, yang menyebutkan bahwa rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pihak lain untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasannya. Sebagai kompensasinya, pihak pemimpin harus dapat melaksanakan kewajibannya melindungi Rakyat (Buchari, 2009: 20).
Isi teks Piagam Madinah menyatakan bahwa di samping orang-orang muslim-mukmin sebagai satu umat, juga dinyatakan kaum Yahudi dan sekutunya (kaum musyrik dan munafik) adalah umat yang satu bersama orang-orang muslim-mukmin. Untuk keutuhan umat ini, Piagam Madinah menegaskan pentingnya persaudaraan dan persatuan diwujudkan dalam kehidupan antar golongan dengan menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan umum bersama dalam kehidupan sosial. Persatuan dan persaudaraan ini tentu tidak akan eksis dalam realitas sosial jika masing-masing komunitas tidak memiliki persamaan hak dan kewajiban. Piagam Madinah menetapkan adanya persamaan di antara anggota masyarakat, yakni persamaan dari segi kemanusiaan yang mencakup persamaan hak hidup, hak keamanan diri, hak membela diri, hak memilih agama atau keyakinan dan tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dan pertahanan serta keamanan kota Madinah.
Persamaan itu sebagai fondasi hak-hak asasi manusia baik personal maupun kolektif dan menghendaki adanya hak kebebasan. Dalam teks Piagam Madinah ditetapkan adanya kebebasan melakukan adat kebiasaan yang baik, kebebasan dari kemiskinan dan kemelaratan, kebebasan menuntut hak, kebebasan beragama dan kebebasan bagi antar pemeluk agama mengadakan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik sebagai jalan terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis antar pemeluk agama.
Kaitannya dengan kebebasan mengadakan kerjasama itu, teks Piagam Madinah menetapkan prinsip hidup bertetangga yang menekankan agar setiap anggota keluarga dan komunitas menghormati hak-hak dasar komunitas manapun. Karena itu, masyarakat Madinah harus menghormati hak-hak dasar komunitas lain yang menetap di luar negara kota itu. Kehidupan bertetangga yang harmonis akan terwujud apabila komunitas yang hidup bertetangga saling bekerjasama dan tolong menolong. Prinsip tolong-menolong menjadi ketetapan Piagam Madinah yang menyatakan bahwa penduduk Madinah membutuhkan bantuan serta mewujudkan keamanan dan pertahanan bersama. Prinsip menanamkan sikap kepedulian sosial (Pulungan, 2001: 18-19).
Semua prinsip itu menghendaki terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan santun di kalangan masyarakat. Untuk itu diperlukan hal lain, yaitu hak kesempatan ikut membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam kaitan ini, piagam Madinah menetapkan prinsip musyawarah dalam kehidupan sosial untuk membicarakan berbagai masalah. Institusi musyawarah penting ditegakkan sebagai sistem kehidupan masyarakat, karena menjadi sarana untuk menghormati hak bicara dan berpendapat setiap kelompok dalam upaya menciptakan masyarakat yang terbuka, berbudaya dan menghindari tirani suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Sikap tirani merupakan cermin ketidakadilan.
Piagam Madinah menetapkan prinsip musyawarah agar warga negara dan kelompok sosial berlaku adil terhadap siapa saja. Impelementasi keadilan dalam pandangan ajaran Islam mengandung dua sisi, yaitu; sisi relegius sebagai cerminan takwa orang yang melaksanakannya, dan sisi kemanusiaan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (Pulungan, 2001: 19-20).
Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sosial jika tercipta suasana aman dan damai yang kondusif. Dalam hal ini, piagam Madinah menetapkan prinsip pertahanan dan perdamaian. Prinsip pertahanan menegaskan adanya kewajiban umum bagi penduduk Madinah untuk mewujudkan keamanan bersama dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Berkaitan dengan prinsip perdamaian ditegaskan adanya kewajiban umum dan kewajiban khusus untuk mewujudkan perdamaian di kota Madinah. Kewajiban umum berlaku bagi semua penduduk Madinah, sedangkan kewajiban khusus berlaku bagi orang-orang mukmin. Teks piagam Madinah menyatakan bahwa seorang tidak dibenarkan membuat perdamaian dengan pihak lain secara terpisah dengan meninggalkan mukmin lain, melainkan melibatkan semuanya sehingga perdamaian itu untuk semua dan mengikat mereka. Ini dimaksudkan agar persatuan umat Islam tidak terpecah belah. Pada teks lain dinyatakan bahwa apabila orang-orang mukmin mengajak pihak musuh berdamai, orang-orang mukmin wajib menerimanya dan melaksanakannya kecuali terhadap musuh yang memerangi agama. Prinsip ini jelas untuk menanamkan ke dalam diri setiap orang mukmin agar cinta perdamaian dan menjadi pelopor perdamaian dengan golongan manapun.
Keberhasilan Nabi Muhammad mempersatukan penduduk Madinah dan membuat Piagam Madinah diterima oleh semua komunitas sosial di kota itu serta pengaruhnya meluas dan diterima di Jazirah Arab, merupakan keberhasilan kepemimpinannya. Untuk itu dibutuhkan pemikiran, kemampuan negoisasi dan pendekatan untuk menyakinkan penduduk Madinah bahwa perjanjian tertulis itu penting bagi upaya mempersatukan mereka dalam tatanan kehidupan sosial yang berbudaya (Pulungan, 2001: 22-23).
Nabi Muhammad Saw dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu tugas seperti jabatan wali di daerah, panglima perang, hakim dan sebagainya, di dasarkan pada prinsip ashlah (yang lebih patut) dan afdhal (lebih utama), amanah dan mashlahah serta musyawarah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Aplikasi semua prinsip ini berakibat pada tegaknya keadilan.
Penerapan prinsip ashlah tampak ketika Nabi Muhammad Saw berhasil menguasai kota Mekkah dan menerima kunci Ka’bah dari Bani Syaibah, pamannya Abbas menuntut kepadanya agar diserahkan kunci itu dan urusan air untuk keperluan jamaah haji. Nabi tidak memenuhinya, karena Bani Syaibah lebih ashlah (patut, cakap) daripada Abbas, dan ia mengembalikan kunci itu kepada Bani Syaibah. Seorang pemimpin dapat dikatakan arif dan berlaku adil apabila memilih seseorang untuk menduduki suatu jabatan, ia memperhatikan kepatutannya untuk jabatan itu.
Nabi Muhammad Saw dalam memilih seorang untuk menduduki suatu jabatan, ia juga menerapkan prinsip afdhal dan amanah yaitu orang yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan bidang jabatan itu dan dapat dipercaya (amanah). Kesesuaian keahlian dengan bidang tugas merupakan modal kekuatan dalam memimpin. Nabi Saw sering mempercayai Khalid bin Walid sebagai panglima perang karena ia lebih utama dari sahabat lain. Ia tidak mengangkat Abu Dzar yang lebih amanah, tapi lemah dalam kepemimpinan.
Prinsip mashlahah (kepentingan, kebaikan, efektivitas) dalam kepemimpinan terkait dengan motif dan tujuan seorang pemimpin dalam menempatkan orang-orang dalam berbagai jabatan dan mashlahah-nya bagi masyarakat dengan memberi jabatan itu kepada seseorang. Jika motifnya untuk kepentingan duniawi lebih menonjol ketimbang motivasi agama, maka sang pemimpin akan mengangkat orang-orang yang mendukung dalam mencapai motifnya itu. Dan jika sang pemimpin mempunyai ambisi pribadi untuk berkuasa, ia akan mengangkat siapa saja yang dapat mempertahankan kekuasaannya. Sebab itu Nabi Saw dalam mengangkat wakilnya di daerah sebagai wali (gubernur) sangat memperhatikan prinsip mashlahah bagi masyarakat setempat. Prinsip inilah yang diterapkannya ketika mengangkat para wali, seperti ’Attab bin Asad untuk kota Makkah, Usman bin Abi al-’Ash untuk kota Thaif, Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabbal dan Abu Musa untuk Yaman, dan Umar bin Hazam untuk kota Najran. Ada satu kebiasaan Rasulullah Saw setiap mengangkat seseorang menjadi panglima perang, diperintahkannya agar panglima perang yang diangkatnya itu menjadi imam shalat bagi tentaranya dan khatib dalam shalat Jum’at. Hal yang sama juga ia perintahkan kepada para wali yang diangkatnya. Kepada mereka juga diberi wewenang untuk membuat undang-undang dan menetapkan hukum berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw serta hasil ijtihad mereka.
Adapun mengenai musyawarah dalam kepemimpinan Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan yang paling baik bagi umat manusia. Ia dikenal senang bermusyawarah dan membudayakan musyawarah di kalangan para sahabatnya dan kaum Yahudi dalam soal-soal kemasyarakatan dan urusan kenegaraan. Ia tidak menentukan siakp dan keputusan kecuali setelah mendapat persetujuan kaum muslimin. Ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi kaum Quraisy dalam perang Badar, keputusan untuk para tawanan perang tersebut, menghadapi perang Uhud, perang Ahzab dan seterusnya. Dengan kaum Yahudi Nabi Saw bersedia menerima mereka untuk bermusyawarah tentang hukuman bagi seorang laki-laki dan perempuan Yahudi yang sudah berkeluarga melakukan zinah, diat yang harus dibayar Yahudi Nadhir dan Yahudi Bani Quraizhah atas perselisihan antara mereka, ketika Nabi Qainuqa’ menghianati satu pasal Piagam Madinah. Nabi Saw mengajak mereka bermusyawarah tentang hukuman atas penghianatan mereka dan seterusnya (Pulungan, 2001: 25-26).
Nabi juga mengajak para sahabat bermusyawarah masalah perjanjian Hudaibiyah yang antara lain menyatakan bahwa Nabi dan para pengikutnya tidak jadi masuk Mekkah pada tahun itu, tetapi orang-orang Quraisy berjanji akan mengizinkan orang-orang Islam datang ke Mekkah pada tahun berikutnya dan tinggal di sana selama tiga hari tanpa senjata selain pedang yang tetap berada dalam sarungnya. Isi perjanjian tersebut membuat banyak sahabat Nabi jengkel dan menahan marah, termasuk Umar bin Khattab. Namun dalam proses perumusan naskah perjanjian Hudaibiyah Nabi mengambil kebijaksanaan atau sikap dengan mengabaikan pendapat dan keberatan dari banyak sahabat (Sjadzali, 1993: 18-19).
Dilihat dari segi ilmu politik, langkah Nabi menunjukkan beliau telah melaksanakan kekuasaan seperti yang dimiliki oleh negara yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang dikuasai oleh negara bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan manusiadalam masyarakat, mengontrol dan menertibkan unsur atau gejala kekuasaan dalam masyarakat. Karena manusia hidup dalam suasana antagonistis, penuh konflik dan persaingan. Pengaturan hubungan-hubugan tersebut, walaupun ada unsur pemaksaan, adalah untuk menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama (Budiardjo, 2004: 38).
Dikatakan bahwa masyarakat yang dipimpin oleh Nabi itu adalah negara, karena dari sudut ilmu politik telah memenuhi syarat untuk disebut negara. Syarat berdirinya negara adalah adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan yang berdaulat (Budiardjo, 2004: 42-44). Semua unsur ini terdapat dalam negara Islam pertama yaitu Madinah. Wilayahnya adalah kota Madinah dan sekitarnya, rakyatnya terdiri dari unsur-unsur kaum Muhujirin, Ansor, dan kaum Yahudi yang menetap di Madinah, dan pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh Nabi Muhammad. Undang-undangnya berdasar syariat Islam yang diwahyukan oleh Allah dan Sunah Rasul termasuk Piagam Madinah. Nabi sebagai kepala negara untuk mengatur segala persoalan dan memikirkan kemaslahatan umat secara keseluruhan, dalam rangka pelaksanaan Siyasah Syar’iyah.
Dari uraian mengenai Negara Madinah pada periode Muhammad SAW, tampak aktivitas beliau tidak hanya menonjol di bidang risalah kenabian (dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul) untuk mengajarkan wahyu yang diterimanya dari Allah SWT kepada manusia. Tetapi juga menonjol di bidang keduniaan untuk membangun kebutuhan spiritual dan kebutuhan material masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, penganut agama dan keyakinan yang berada di bawah kepemimpinannya. Artinya Nabi Muhammad SAW telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya. Terlaksananya prinsip keseimbangan ini karena beliau menerapkan secara konsisten prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip kebebasan beragama, prinsip persamaan bagi semua lapisan sosial, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan sosial rakyat baik kesejahteraan materiilnya maupun kesejahteraan spiritualnya, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip amar ma’ruf dan nahi munkar, dan prinsip ketaqwaan (Pulungan, :101-102).
Menurut Abu Ridha (2004: 109-110) secara filosofis masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad Saw dapat disebut sebagai masyarakat egaliter, yang ”bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”. Dalam masyarakat itu telah diperlihatkan aspek religius, sosial, dan siyasah yang egaliter. Di masyarakat Madinah, segala bentuk diskriminasi dihindari jauh-jauh. Semua penduduknya dijamin hak-haknya, baik hak-hak individu dan sosiaol ataupun hak-hak siyasahnya. Masyarakat Madinah menjadi sebuah masyarakat yang saling menghargai dan masing-masing dapat memberikan pastisipasi dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara dalam jagat siyasah.
Selanjutnya, sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah – jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern– tidak disangsikan lagi bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.
Nabi Muhammad Saw mengutip pernyataan Muhammad Tahir Azhary, (2007:172-175), sebagai kepala negara Madinah telah menetapkan dengan sukses prinsip-prinsip politik Islam sebagaimana diajarkan dalam al-Qur’an. Dalam melaksanakannya prinsip-prinsip itu, beliau tidak mengalami sesuatu hambatan karena:
Pertama, Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh panutan (uswatun hasanah) secara pribadi senantiasa memberikan contoh atau teladan kepada para pengikutnya tentang setiap hal yang ia ajarkan. Beliau tidak hanya sekedar berbicara atau menyampaikan sesuatu gagasan secara lisan, akan tetapi juga semua ajaran Islam beliau terapkan dalam kenyataan.
Kedua, Karakter Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara Madinah ketika itu selalu mencerminkan sikap dan watak sebagai pemimpin yang demokrat dan berwibawa sesuai dengan moral atau akhlak Islam dan selalu mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga.
Ketiga, Kesadaran rakyat sangat tinggi terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. Siapa pun di antara penduduk berhak menuntut hak-hak mereka apabila dilanggar oleh pemerintah, tanpa membedakan apakah mereka dari kalangan Islam atau bukan. Sikap diskriminatif tidak pernah ada dalam watak dan pribadi serta prilaku kepada Negara Madinah terhadap warganya, karena dua alasan; (1) Pemerintah Madinah menyadari benar kewenangan dan sejauh mana batas-batas kewenangan mereka. (2) Dari segi lain, watak rakyat Madinah ketika itu sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah Madinah. Sikap kritis ini adalah suatu sikap yang diajarkan dalam al-Qur’an tentang bagaimana seharusnya rakyat harus bersikap terhadap pemerintahnya dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat dan pemerintah yang mengandung dua ciri yaitu ketaatan rakyat terhadap pemerintah dan kewajiban pemerintah memperhatikan dan melindungi kepentingan rayat, karena prinsip-prinsip ketaatan dalam al-Qur’an (surah an-Nisa ayat 59) bukan merupakan suatu prinsip yang kaku, negatif dan absolut, tetapi ia adalah suatu prinsip yang timbal balik, artinya kewajiban rakyat mentaati pemerintah berlalu selama pemerintah Madinah melaksanakan tugas dan menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dituntut oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: